Jakarta, PR Politik – Forum Konsultasi Nasional (FKN) Majelis Pertimbangan Wilayah–Majelis Pertimbangan Pusat (MPW–MPP) PKS Tahun 2026 menjadi ruang strategis untuk memetakan tantangan pembangunan di berbagai daerah. Selain sebagai sarana konsolidasi internal, forum ini difungsikan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan partai agar senantiasa relevan dengan kebutuhan riil masyarakat.
Dalam sesi pemaparan yang digelar di Hotel Citadines Antasari, Jakarta, sejumlah pengurus MPW dari berbagai provinsi menjabarkan capaian serta dinamika lapangan terkait Garis Besar Kebijakan Partai (GBKP)/Renstra 2025-2030, Platform PKS dalam Pembangunan Indonesia, Wanantara, hingga isu Pengarusutamaan Keluarga (PUK).
Laporan dari Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Timur membuktikan bahwa eksekusi GBKP/Renstra 2025-2030 menghadapi kendala yang beraneka ragam. Keberagaman struktur sosial, budaya, dan konstelasi politik lokal menuntut formulasi kebijakan partai yang lebih adaptif, tanpa mengabaikan prinsip dan arah perjuangan di tingkat nasional.
Terkait pilar Platform PKS dalam Pembangunan Indonesia, utusan dari Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Banten, dan Sumatera Barat menegaskan bahwa platform tersebut wajib ditransformasikan menjadi proposal pembangunan daerah yang konkret. Dokumen ini tidak boleh berhenti sebagai naskah konseptual belaka, melainkan harus menyodorkan solusi aplikatif lewat kerja sama multipihak bersama pemerintah daerah, akademisi, serta dunia usaha.
Secara khusus, forum ini menyoroti rekam jejak wilayah Sumatera Barat yang kembali dipimpin oleh gubernur dari PKS untuk periode kedua, sebagai modal politik yang kuat untuk memamerkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Bersama dengan Jawa Barat dan Sumatera Utara, wilayah-wilayah ini diproyeksikan menjadi percontohan (role model) dalam merumuskan agenda pembangunan daerah yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
Sementara itu, bedah materi Wanantara oleh perwakilan Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Timur menggarisbawahi pentingnya kepekaan struktur partai dalam mendeteksi gejolak politik, sosial, budaya, dan keamanan daerah. Pemetaan dini terhadap Ancaman, Hambatan, Tantangan, dan Gangguan (AHTG) diposisikan sebagai basis utama dalam menyusun strategi organisasi yang tangguh dan berkelanjutan.
Isu domestik terkait Pengarusutamaan Keluarga (PUK) turut menjadi atensi utama para peserta. Paparan dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur memotret tren kenaikan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tingkat perceraian, hingga kasus penyalahgunaan narkoba sebagai ancaman nyata bagi ketahanan keluarga.
Melalui penyelenggaraan FKN MPW–MPP PKS 2026, PKS mempertegas komitmennya untuk mengupgrade mutu implementasi kebijakan partai di tingkat tapak sekaligus mendongkrak kapasitas kepemimpinan wilayah. Forum ini diharapkan menjadi laboratorium kebijakan bersama dalam memperkokoh kontribusi PKS bagi pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.
sumber : PKS
