Jakarta, PR Politik (18/12) – Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri, menekankan bahwa sumpah seorang hakim harus menjadi penanda untuk mencitrakan keadilan dalam setiap perkara yang ditangani. Namun, ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena munculnya hakim yang mengetok perkara tanpa mempertimbangkan keadilan, yang ia sebut sebagai ‘Palu Godam’.
Pernyataan tersebut disampaikan Megawati dalam peluncuran buku ‘Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis’ karya Todung Mulya Lubis di Jakarta pada Kamis (12/12/2024). “Tolong diingatkan hakim-hakim, karena disumpah, disumpah pakai Alquran, kalau Islam. Artinya dia bertanggung jawab ke sana. Itulah keadilan, yang harus menjadikan mantra suci yang bersemayam dalam sanubarinya para hakim hingga lahirnya Palu Emas,” kata Megawati.
Megawati juga menyinggung ajaran agama tentang dua malaikat yang mencatat setiap perbuatan baik maupun buruk, mengingatkan bahwa para hakim dan presiden juga adalah manusia. “Jangan lupa, bilang tuh sama hakim-hakim, gile dah, lalu kita minta keadilan tuh kepada siapa, coba Bapak. Maaf ya saya nengok ke situ terus supaya itu nggak bungkam, situ sampaikan kepada teman-teman ini ibu Mega yang bilang,” ungkapnya kepada peserta yang hadir.
Sebagai mantan presiden yang membentuk Mahkamah Konstitusi (MK), Megawati mengaku merasa tertampar ketika muncul putusan MK terkait ambang batas umur calon presiden dan wakil presiden menjelang Pilpres 2024. “Saya kayak ditampar tau gak, gile, siapa dia, ternyata hanya mau supaya urusan umur, ya Allah, mbok ya udah taati saja kalau sebagai warga negara,” ucapnya.
Megawati menegaskan bahwa keadilan Palu Emas tidak boleh ditransaksikan dengan cara apapun, karena di dalamnya tercermin keadilan Tuhan melalui para hakim. Ia mengungkapkan imajinasinya ketika menjadi presiden dan memiliki mandat untuk membentuk MK. “Tadinya saya kepikir, oh enak banget ya jadi hakim ya, itu ketoknya sepertinya dari dia keadilan itu, tadinya saya gak mau, tapi amanat sebagai Presiden, tak bikinlah,” katanya.
Baca Juga: Delegasi Fraksi PKS DPR RI Kunjungi Kantor Walikota London untuk Pelajari Toleransi dan Demokrasi
Megawati meyakini bahwa MK tidak hanya menjadi benteng konstitusi dan demokrasi, tetapi juga menempatkan para hakim MK sebagai simbol keadilan itu sendiri. “Dan inilah makna dan sikap yang sudah tidak ada kenegarawan hakim MK dan MK sangat penting untuk menyempurnakan sistem politik Indonesia. Sebab sejarah mencatat ketika demokrasi hanya dipimpin oleh kekuasaan pada masa Orde Baru, maka yang terjadi adalah rekayasa selalu Pemilu,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa MK harus menjadi penjaga terakhir demokrasi melalui kewenangannya menyelesaikan sengketa Pemilu. “Nah kaya gini aja, aku sudah dag-dig-dug, orang sudah diumumkan, jadi untuk apa ada KPU, sudah diumumkan masih ada yang ngomong enggak sah, enggak sah, haduhh. Heran deh,” pungkas Megawati.
Sumber: pdiperjuangan.id















