Jakarta, PR Politik – Pemerintah bersama DPR RI resmi memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Regulasi ini diposisikan sebagai langkah strategis negara untuk membangun pusat keuangan berstandar global yang andal dalam menarik investasi asing, memperkuat struktur moneter domestik, serta mendongkrak daya saing ekonomi nasional di panggung internasional.
Hal tersebut dipaparkan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (2/7).
“Rancangan Undang-Undang ini disusun sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan perekonomian nasional yang lebih kuat, inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global, sebagaimana tercermin dalam program Asta Cita,” ujarnya di hadapan jajaran parlemen.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia sejatinya telah mengantongi modal makro yang kuat untuk mengambil peran dominan dalam ekosistem keuangan global. Indikatornya tecermin dari skala perekonomian nasional yang masif, luasnya ceruk pasar domestik, posisi geografis yang strategis, hingga kekayaan sumber daya alam yang melimpah.
Meski demikian, Indonesia dinilai tertinggal karena belum memiliki kawasan keuangan internasional khusus yang dirancang dengan standar tata kelola dan kepastian hukum setara pusat finansial dunia lainnya. Kehadiran PFII diproyeksikan mampu menutup celah tersebut.
“Pembentukan PFII dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional, menjadi katalis pendalaman sektor keuangan nasional, pengembangan inovasi sektor keuangan, peningkatan investasi, fasilitasi pembiayaan sektor riil, proyek strategis nasional, pembiayaan berkelanjutan, serta penguatan kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” urainya.
Penyusunan RUU PFII ini juga merupakan mandat yuridis dari Pasal 248A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Untuk memacu ekosistem yang kompetitif, draf RUU ini turut mengatur paket kemudahan berusaha, mulai dari fasilitas keimigrasian, ketenagakerjaan, residensi, perizinan, hingga karpet merah perpajakan.
Guna memberikan garansi kepastian hukum yang kokoh bagi para investor kakap dunia, pemerintah menyodorkan klausul pembentukan pengadilan khusus PFII. Lembaga peradilan ini dibekali wewenang penuh untuk memeriksa, mengadili, serta memutus perkara komersial internasional yang terikat dengan aktivitas di dalam kawasan finansial tersebut.
“Salah satu unsur terpenting dalam keberhasilan suatu pusat keuangan internasional adalah tersedianya kepastian hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, profesional, dan dipercaya oleh pelaku usaha internasional,” tegasnya.
Kendati wilayah tersebut diberikan hak kekhususan ekonomi dan hukum komersial, ia memberikan garansi politik bahwa kedaulatan negara tidak akan tergadaikan.
“PFII tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah NKRI dan tetap tunduk kepada Kedaulatan Negara Republik Indonesia,” cetusnya.
Ia optimistis multiplier effect dari pengesahan RUU ini akan melebar ke berbagai sektor domestik, seperti penciptaan lapangan kerja bermutu tinggi hingga terjadinya transfer pengetahuan teknologi keuangan. Pemerintah berharap DPR RI dapat mengawal pembahasan regulasi ini secara konstruktif demi melahirkan landasan hukum yang progresif namun tetap menjunjung tinggi kedaulatan Ibu Pertiwi.
sumber : Kemenkeu RI
