Jakarta, PR Politik – Kaum perempuan didorong untuk mengambil peran yang semakin kuat dalam arus transformasi digital nasional. Keterlibatan tersebut tidak boleh sebatas menjadi pengguna teknologi pasif, melainkan harus mampu memanfaatkan peluang, memberikan perspektif baru, hingga ikut menentukan arah pemanfaatan teknologi itu sendiri. Guna merealisasikan transformasi digital yang inklusif, terdapat empat langkah strategis yang wajib diperkuat, yakni perluasan akses, peningkatan literasi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), perluasan kesempatan, serta jaminan tata kelola AI yang beretika dan berpusat pada manusia.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menilai bahwa agenda pemberdayaan perempuan di era digital bukan sekadar pemenuhan isu kesetaraan gender semata. Langkah ini merupakan strategi fundamental untuk memperluas dampak positif transformasi digital bagi ketahanan keluarga, masyarakat, hingga kemajuan negara. Hal tersebut dipaparkannya dalam forum Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Modul Sekolah Kepemimpinan Kartini yang diinisiasi oleh Kartini Leader Society di Jakarta, Jumat (7/8).
Menurutnya, kesiapan infrastruktur dan mentalitas masyarakat dalam menghadapi disrupsi digital saat ini belum sepenuhnya setara. Data menunjukkan penetrasi internet di kalangan perempuan baru menyentuh angka 79,79 persen, masih tertinggal dibandingkan kelompok laki-laki yang sudah mencapai 83,95 persen. Selain itu, meski keterwakilan perempuan sebagai pekerja dan pengguna digital sudah jamak ditemui, posisi mereka dalam ruang pengambilan keputusan dan pembentukan basis teknologi masih terhitung minim.
“Karena itu, pemberdayaan perempuan di era digital bukan sekadar agenda kesetaraan. Ini adalah strategi untuk memperluas manfaat transformasi digital,” ujarnya.
Menteri PANRB merinci empat pilar utama yang harus diadopsi oleh para pemangku kebijakan guna membangun ekosistem digital yang ramah gender dan adaptif:
-
Perluasan Akses Terintegrasi: Transformasi digital wajib memberikan ruang akomodatif bagi masyarakat yang memiliki tingkat kesiapan berbeda. Prinsip digital by default tidak boleh dipaksakan menjadi digital only. Oleh karena itu, penyediaan layanan publik terpadu yang berbasis omnikanal dan tatap muka tetap dipertahankan bagi warga yang masih membutuhkan pendampingan khusus.
-
Penguatan Literasi AI dan Keamanan Data: Tingkat literasi digital tidak boleh lagi sebatas dipahami sebagai kemampuan operasional menggunakan aplikasi. Perempuan dituntut memahami pemanfaatan AI secara produktif sekaligus kritis, terutama menyangkut aspek pelindungan data pribadi, privasi, keamanan siber, mitigasi risiko misinformasi, hingga pemahaman atas keterbatasan sistem AI.
-
Ekspansi Kesempatan Kerja Nyata: Setelah kompetensi teknis berhasil diraih, perempuan wajib diberikan ruang aktualisasi yang luas untuk menerapkan keahliannya. Hal ini diwujudkan lewat keterlibatan aktif dalam proyek strategis digital, pengujian sistem pelayanan publik, evaluasi berkala terhadap aplikasi, hingga perumusan draf kebutuhan pengguna.
-
Etika Tata Kelola AI Berbasis Manusia (Human-Centered AI): Pengembangan teknologi harus diposisikan sebagai instrumen yang membantu meringankan beban kerja, tanpa mengeliminasi tanggung jawab moral manusia. Implementasi sistem digital wajib diaudit secara ketat agar tidak mereplikasi bias gender, mengecualikan kelompok marginal, maupun melahirkan keputusan sepihak yang sulit dipertanggungjawabkan secara hukum.
Ia menekankan bahwa lonjakan kecakapan digital di kalangan perempuan akan memicu efek domino (multiplier effect) yang sangat luas bagi perekonomian nasional. Potensi ini terbaca dari komposisi riil di lapangan, di mana lebih dari 60 persen sektor UMKM digerakkan oleh perempuan, sekitar 64 persen tenaga kesehatan merupakan perempuan, dan lebih dari separuh populasi mahasiswa di perguruan tinggi didominasi oleh perempuan.
“Ketika seorang perempuan semakin cakap memanfaatkan teknologi, manfaatnya dapat mengalir kepada keluarga, tempat kerja, usaha, masyarakat, bahkan generasi berikutnya,” tuturnya.
“Saya senang mendengar semangat ‘aku mau’ yang disampaikan Ibu Rini. Yang perlu kita bangun adalah kemauan perempuan Indonesia untuk terus maju dan tidak hanya pasrah. Semangat ini perlu menjadi bagian dari kurikulum Sekolah Kepemimpinan Kartini,” pujinya.
Guna mempercepat realisasi visi tersebut, dibutuhkan pembangunan ekosistem yang menyediakan program pendampingan (mentoring), dukungan strategis (sponsorship), penajaman kapabilitas digital, serta penyediaan ruang aman untuk belajar dan berinovasi. Kartini Leader Society diharapkan mampu mengambil peran sentral sebagai fasilitator pembentukan ekosistem tersebut.
“Saya berharap Kartini Leader Society dapat menjadi bagian dari ekosistem yang menyiapkan perempuan Indonesia menghadapi era digital dan AI dengan kemampuan, kepercayaan diri, dan tanggung jawab. Ekosistem yang kuat bukan hanya melahirkan lebih banyak perempuan yang mampu menggunakan teknologi, tetapi perempuan yang mampu menavigasi perubahan dan memastikan teknologi memberikan manfaat bagi lebih banyak orang,” pungkasnya mengakhiri taklimatnya.
sumber : Kemenpan RI
