Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XII DPR RI Dewi Yustisiana menilai Pidato Kenegaraan Presiden RI pada 15 Agustus 2025 yang akan memaparkan Nota Keuangan dan RAPBN 2026 di hadapan DPR dan DPD RI menjadi momentum strategis untuk meninjau proyeksi kenaikan alokasi subsidi energi. Ia menekankan perlunya reformasi kebijakan subsidi agar lebih tepat sasaran sekaligus selaras dengan agenda transisi energi nasional.
Berdasarkan usulan pemerintah, alokasi subsidi listrik tahun depan diperkirakan mencapai Rp97,37–Rp104,97 triliun, naik dibandingkan pagu 2025. Kementerian Keuangan memproyeksikan total subsidi energi dan non-energi berpotensi melampaui Rp300 triliun, sementara Kementerian ESDM memperingatkan tanpa pengendalian efisiensi, angka itu bisa membengkak hingga Rp400 triliun.
“Selama ini, skema subsidi energi masih berbasis komoditas sehingga sebagian manfaatnya justru dinikmati kelompok yang tidak tepat sasaran. Transformasi menuju skema berbasis penerima manfaat harus dipercepat agar alokasi fiskal tepat mengena pada kelompok rentan,” ujar Dewi, Rabu (13/8).
Politisi Partai Golkar itu menegaskan reformasi perlu dibarengi penyesuaian mekanisme kompensasi energi yang mempertimbangkan kondisi sosial dan geografis. “Kebijakan baru tidak boleh membebani masyarakat di wilayah dengan akses energi terbatas. Mekanisme kompensasi harus adaptif terhadap disparitas infrastruktur dan daya beli,” jelasnya.
Dewi mendorong sebagian alokasi subsidi dialihkan untuk mendukung program energi baru terbarukan (EBT) dan infrastruktur energi bersih. Ia mencontohkan subsidi listrik yang dapat diintegrasikan dengan pemasangan PLTS atap di daerah terpencil yang belum teraliri listrik.
Menurutnya, langkah ini akan menjaga keterjangkauan harga energi sekaligus mempercepat pencapaian target bauran EBT 23% pada 2025 dan mendukung komitmen net zero emission 2060.
“Integrasi data kependudukan dan data pelanggan energi harus menjadi prioritas dalam reformasi subsidi. Tanpa basis data yang kuat, kebijakan berisiko tidak optimal dan rawan kebocoran anggaran,” tegas legislator asal Dapil Sumsel II itu.
Komisi XII DPR RI memastikan akan mengawal pembahasan RAPBN 2026 bersama pemerintah agar setiap kebijakan subsidi energi berdampak optimal pada ketahanan energi nasional sekaligus mendorong transisi menuju sistem energi berkelanjutan.
Sumber: kabargolkar.com
