Dalam komunikasi politik secara umum, kekuasaan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membuat keputusan, tetapi juga kemampuan membangun penerimaan, menjelaskan kebijakan, mendengarkan aspirasi, dan mempertahankan kepercayaan publik.
Jika terdapat persepsi bahwa penetrasi komunikasi Presiden belum merata di berbagai segmen masyarakat, maka kebutuhan terhadap wakil presiden yang mampu memperluas jangkauan komunikasi pemerintahan menjadi salah satu pertimbangan yang dapat diuji.
Tentu saja, persepsi tersebut perlu dibuktikan melalui data survei, pemantauan pemberitaan, analisis percakapan digital, dan penelitian opini publik. Tidak tepat menyimpulkan lemahnya penerimaan Presiden hanya berdasarkan kesan atau beberapa peristiwa komunikasi.
Dalam teori agenda-setting yang diperkenalkan Maxwell McCombs dan Donald Shaw (1972), media memiliki peran dalam membentuk isu yang dianggap penting oleh masyarakat. Sementara itu, pendekatan framing Robert Entman (1993) menjelaskan bagaimana pemilihan aspek tertentu dalam suatu isu dapat memengaruhi cara publik memahami realitas.
Dalam konteks ini, wakil presiden dapat menjalankan fungsi komunikasi yang melengkapi Presiden melalui sejumlah peran.
Pertama, menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan pendekatan berbeda.
Kedua, menjadi penghubung antarelite dan antarlembaga agar komunikasi pemerintahan tidak terfragmentasi.
Ketiga, memperkuat komunikasi kebijakan melalui penjelasan yang lebih dekat dengan persoalan sehari-hari masyarakat.
Keempat, menjadi representasi pemerintah dalam membangun dialog dengan dunia usaha, organisasi masyarakat, akademisi, komunitas, dan kelompok profesional.
Kelima, membantu mengidentifikasi persoalan yang berkembang di masyarakat dan memastikan aspirasi tersebut masuk ke dalam proses pengambilan kebijakan.
Dalam perspektif PR Politik, peran ini tidak boleh direduksi menjadi sekadar juru bicara atau komunikator yang menyampaikan keberhasilan pemerintah. Wakil presiden justru perlu menjadi bagian dari mekanisme komunikasi dua arah: pemerintah mendengarkan masyarakat, sekaligus masyarakat memperoleh penjelasan yang memadai mengenai kebijakan pemerintah.
Pertarungan Persepsi
Pemilihan wakil presiden ini juga memperlihatkan bahwa proses politik berlangsung melalui dua arena sekaligus, yaitu arena pengambilan keputusan dan arena pembentukan persepsi.
Di arena pertama, para elite melakukan komunikasi, konsolidasi, negosiasi, dan penyampaian aspirasi. Di arena kedua, dukungan dan pernyataan politik membentuk persepsi publik mengenai siapa yang dianggap layak, memiliki penerimaan, dan dapat menjalankan fungsi wakil presiden.
Dalam perspektif political public relations, komunikasi politik bukan hanya aktivitas menyampaikan pesan setelah keputusan dibuat. Komunikasi juga menjadi bagian dari proses pembentukan legitimasi dan pengelolaan hubungan dengan para pemangku kepentingan.
Karena itu, munculnya berbagai dukungan dapat dibaca sebagai proses pembentukan legitimasi awal. Namun, legitimasi politik tidak berhenti pada banyaknya deklarasi dukungan. Legitimasi perlu diuji melalui penerimaan publik, kapasitas kelembagaan, dan kemampuan menjalankan tanggung jawab pemerintahan.
Di sinilah pentingnya membedakan popularitas, akseptabilitas, dan kapabilitas. Popularitas berkaitan dengan tingkat pengenalan publik. Akseptabilitas berkaitan dengan penerimaan berbagai kelompok. Kapabilitas berkaitan dengan kemampuan nyata menjalankan tugas dan tanggung jawab.
Ketiganya merupakan dimensi berbeda dan tidak otomatis bergerak searah.
Pada Akhirnya, yang Dipilih Bukan Sekadar Orang, Melainkan Desain Hubungan Kekuasaan
Penentuan wakil presiden merupakan keputusan yang mempunyai konsekuensi lebih luas daripada pengisian sebuah jabatan.
Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Dengan demikian, kewenangan mengusulkan berada pada Presiden, sedangkan pemilihan dilakukan oleh MPR.
Keputusan tersebut akan menentukan bagaimana konfigurasi kepemimpinan eksekutif berjalan, bagaimana hubungan Presiden dengan partai-partai koalisi dikelola, dan bagaimana pemerintah membangun komunikasi dengan masyarakat.
Ada setidaknya tiga tantangan yang harus dijawab oleh figur wakil presiden.
Pertama, mampu menjaga soliditas pemerintahan tanpa menjadikan loyalitas sebagai pengganti kapasitas.
Kedua, mampu menerjemahkan arah strategis Presiden menjadi koordinasi dan pelaksanaan program yang efektif.
Ketiga, mampu menjadi jembatan komunikasi yang mempertemukan pemerintah dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang memiliki pandangan berbeda terhadap pemerintah.
Dengan demikian, perbincangan mengenai bursa wakil presiden sebaiknya tidak berhenti pada siapa yang mendapatkan dukungan paling luas atau siapa yang paling dekat dengan Presiden. Pertanyaan yang lebih substansial adalah: desain kepemimpinan seperti apa yang sedang dibutuhkan oleh pemerintahan Prabowo?
Dalam perspektif PR Politik, keberhasilan kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang berada di dalam lingkaran kekuasaan, tetapi juga oleh kemampuan membangun kepercayaan di luar lingkaran tersebut.
Sebab, wakil presiden bukan hanya harus mampu bekerja bersama Presiden, melainkan juga membantu memastikan bahwa negara bekerja dan masyarakat merasakan kehadiran pemerintah.
Yang sedang dipertaruhkan bukan semata-mata kursi wakil presiden, melainkan bagaimana kekuasaan dikonsolidasikan, pemerintahan dijalankan, dan kepercayaan publik dibangun.
Artikel telah tayang di kompas.com















