Jakarta, PR Politik – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Gus Muhaimin, secara resmi membuka Gelaran Ekonomi Rakyat dan Diskusi Publik bertajuk “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7). Forum strategis ini merupakan bagian utama dari rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) PKB ke-28.
Diskusi publik tersebut menghadirkan pakar dan praktisi ekonomi nasional, di antaranya Menteri Keuangan RI periode 1998 Fuad Bawazier, ekonom senior Ichsanuddin Noorsy, serta Direktur Keadilan Fiskal CELIOS, Media Wahyu Askar.
Dalam pidato sambutannya, ia menegaskan bahwa orientasi baru ekonomi yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto merupakan keputusan tepat hasil kompilasi evaluasi dan refleksi perjalanan ekonomi nasional selama seperempat abad terakhir. Ia menyebut bahwa paradigma tersebut bukanlah gagasan mendadak, melainkan rekam jejak pemikiran panjang Presiden Prabowo yang kerap dituangkan dalam berbagai karya tulis.
“Apakah ini bisa disebut sosialisme baru atau ekonomi konstitusi, tentu akan didalami oleh para narasumber. Yang jelas, PKB bergabung bersama Pak Prabowo dengan semangat yang sama, yakni menghadirkan arah baru pembangunan ekonomi agar pengalaman 25 tahun terakhir menjadi pelajaran menuju kebijakan yang lebih tepat,” ujarnya di hadapan ratusan peserta forum.
Kendati mengapresiasi konsep kebijakan makro pemerintah, ia menggarisbawahi bahwa tantangan paling krusial tidak lagi terletak pada tatanan gagasan, melainkan pada eksekusi teknis di lapangan.
“Menurut saya, yang belum benar adalah implementasinya. Problem utama kita ada dipelaksanaan. Karena itu saya meminta diskusi ini direkam dan dirangkum dengan baik, sebab aspek teknokrasi dan implementasinya justru ada dalam forum ini,” tegasnya.
Gus Muhaimin berharap poin-poin masukan dari diskusi ini dirangkum secara komprehensif sebagai referensi utama dalam agenda strategis mendatang, termasuk forum Ijtima Ulama jelang puncak Harlah PKB ke-28. Selain itu, ia menyoroti urgensi perombakan pola pikir (mindset) aparatur birokrasi, sebab kebijakan berorientasi rakyat mustahil berjalan jika masih ditangani dengan pola-pola konvensional.
Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Panitia Harlah PKB ke-28, Faisol Riza, menyampaikan bahwa forum ini merupakan ikhtiar PKB untuk meluruskan paradigma pembangunan ekonomi nasional agar kembali pada koridor hukum dasar negara.
“Diskusi ini merupakan bagian dari Harlah PKB ke-28 yang ingin menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus kembali pada cara pandang dan mindset yang sesuai dengan konstitusi,” terangnya.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP PKB, Rusdi Kirana, mengingatkan bahwa gagasan ekonomi konstitusi bukanlah sekadar komoditas jargon atau retorika politik di ruang publik.
“Saya berharap tema ini bukan hanya menjadi narasi politik atau slogan kampanye. Ini adalah komitmen untuk mengembalikan arah ekonomi nasional agar tetap berpijak pada konstitusi, menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945,” tegasnya.
Agenda diskusi akbar tersebut dihadiri oleh jajaran elit DPP PKB, antara lain Waketum Jazilul Fawaid, Sekjen M. Hasanuddin Wahid, Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Nihayatul Wafiroh, serta jajaran Anggota DPR RI Fraksi PKB dan ratusan elemen masyarakat.
