Jakarta, PR Politik – Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera meninggalkan dampak serius terhadap sektor pendidikan, dengan total 1.009 sekolah tercatat mengalami kerusakan berat.
Menanggapi situasi krisis tersebut, Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk segera mengambil langkah darurat guna memastikan hak pendidikan anak-anak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tetap terpenuhi.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX Jawa Tengah itu menegaskan bahwa pemulihan fasilitas pendidikan harus menjadi prioritas utama pascabencana. Menurutnya, menyelamatkan ruang belajar berarti menjaga keberlangsungan masa depan generasi muda di wilayah terdampak.
“Ketika ada bencana alam seperti ini, kita harus selamatkan lebih dulu tempat-tempat belajar, karena pendidikan itu menyiapkan masa depan anak-anak kita,” kata Fikri di Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Fikri menyadari bahwa revitalisasi lebih dari seribu sekolah yang rusak membutuhkan biaya sangat besar dan tidak mungkin sepenuhnya ditanggung oleh anggaran reguler Kemendikdasmen. Karena itu, ia mendorong kementerian untuk segera berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna mengakses Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan bencana.
“Biaya yang dibutuhkan sangat besar, anggaran di Kemendikdasmen tidak cukup maka Kemendikdasmen perlu berkoordinasi dengan BNPB untuk mengantisipasi hal ini, di sana ada anggaran recalling bencana,” tegas legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Selain persoalan pendanaan, Fikri menekankan perlunya sinergi kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdampak, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Ia mendorong penyediaan fasilitas sekolah darurat sesegera mungkin, dengan catatan kondisi psikologis siswa harus menjadi perhatian utama.
Fikri menegaskan bahwa sebelum proses belajar mengajar dimulai, asesmen terhadap trauma siswa wajib dilakukan. “Kami juga mendorong Kemendikdasmen untuk menyiapkan fasilitas sekolah darurat bagi anak-anak yang terdampak bencana dengan catatan sudah dipastikan tidak mengalami trauma. Apabila mengalami trauma, maka perlu dilakukan upaya trauma healing,” imbuhnya.
Untuk memaksimalkan pemulihan psikologis siswa, Fikri mendorong pendekatan lintas sektoral yang terintegrasi. Kemendikdasmen diminta menggandeng Kementerian Sosial (Kemensos) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) guna menerapkan metode trauma healing yang efektif, salah satunya melalui pembelajaran yang menyenangkan di sekolah-sekolah darurat.
Sebagai alternatif pembelajaran di tengah keterbatasan fasilitas, Fikri menyarankan penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Namun, mengingat keterbatasan jaringan internet dan fasilitas pendukung di lokasi bencana, pemerintah diminta proaktif menyediakan modul fisik bagi siswa.
“PJJ ini bisa menjadi solusi sementara. Mengingat belum ada fasilitas internet yang memadai, pemerintah perlu menyiapkan modul-modul belajar yang relevan,” ujar Fikri.
Lebih lanjut, Fikri mengungkapkan bahwa DPR RI saat ini tengah serius membahas mitigasi pendidikan dalam situasi darurat melalui Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Langkah tersebut diambil mengingat posisi geografis Indonesia yang berada di kawasan ring of fire, sehingga sistem pendidikan nasional harus adaptif dan tangguh menghadapi potensi bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu.
“Salah satu yang dibahas dalam RUU Sisdiknas ini adalah pendidikan di saat bencana, karena kita berada di ring of fire dan pengalaman bencana yang selalu muncul,” pungkas alumni program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro (UNDIP) ini.
