Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah memastikan ketersediaan dan keterjangkauan obat bagi masyarakat tetap terjaga di tengah potensi kenaikan harga akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan ketidakpastian geopolitik global.
Menurut Netty, perhatian utama pemerintah harus diarahkan pada perlindungan masyarakat, khususnya pasien yang bergantung pada konsumsi obat secara rutin untuk menjaga kondisi kesehatannya.
“Yang harus menjadi perhatian utama adalah jangan sampai masyarakat, terutama pasien yang bergantung pada obat rutin, menjadi pihak yang paling terdampak akibat gejolak ekonomi dan konflik global,” kata Netty dalam keterangannya yang diterima Parlementaria di Jakarta, Kamis (3/6/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul informasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengenai potensi kenaikan harga obat akibat masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku farmasi impor.
Menurut Netty, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketahanan farmasi nasional masih menghadapi tantangan yang cukup serius. Ketergantungan terhadap bahan baku impor dinilai membuat sistem kesehatan nasional rentan terhadap fluktuasi nilai tukar maupun gangguan rantai pasok global.
“Kita perlu menjadikan situasi ini sebagai alarm untuk mempercepat kemandirian farmasi nasional. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap bahan baku impor membuat sistem kesehatan kita rentan terhadap fluktuasi nilai tukar maupun gangguan rantai pasok global,” ujar politisi PKS tersebut.
Netty mengapresiasi langkah BPOM dan pemerintah yang telah menyiapkan berbagai strategi mitigasi untuk menghadapi potensi gangguan pasokan dan kenaikan harga obat. Sejumlah langkah tersebut meliputi diversifikasi pemasok bahan baku, optimalisasi produksi dalam negeri, penguatan pengawasan, hingga percepatan akses terhadap obat-obatan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang ditempuh pemerintah harus berorientasi pada perlindungan masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan.
Menurutnya, kelompok pasien yang menderita penyakit kronis merupakan pihak yang paling rentan apabila terjadi gangguan pasokan maupun lonjakan harga obat di pasaran.
“Pasien hipertensi, diabetes, jantung, kanker, maupun penyakit kronis lainnya membutuhkan obat setiap hari. Karena itu, stabilitas harga dan ketersediaan obat harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Netty mendorong pemerintah untuk mempercepat upaya penguatan industri farmasi nasional melalui peningkatan produksi bahan baku obat di dalam negeri. Menurutnya, langkah tersebut perlu didukung melalui penguatan riset, pemberian insentif kepada industri, serta kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
Ia menilai kemandirian farmasi merupakan bagian penting dari ketahanan kesehatan nasional yang harus dibangun secara berkelanjutan.
“Ketahanan kesehatan tidak cukup hanya dengan memiliki rumah sakit dan tenaga kesehatan yang baik. Kita juga harus memiliki kemandirian dalam penyediaan obat-obatan strategis agar tidak mudah terguncang oleh dinamika global,” katanya.
Selain itu, Netty meminta pemerintah melakukan pemantauan secara berkala terhadap harga obat di lapangan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat.
Menurutnya, setiap penyesuaian harga harus dilakukan secara terukur, proporsional, dan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh akses terhadap obat-obatan esensial.
“Pemerintah perlu memastikan setiap penyesuaian harga dilakukan secara terukur dan proporsional. Jangan sampai akses masyarakat terhadap obat-obatan esensial menjadi terganggu,” terangnya.
Netty menegaskan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapat perlindungan dari negara. Karena itu, pemerintah harus memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap obat-obatan yang aman, tersedia, dan terjangkau dalam kondisi apa pun.
“Dalam situasi apa pun, negara harus hadir memastikan masyarakat tetap mendapatkan obat yang aman, tersedia, dan terjangkau. Jangan sampai kondisi global mengurangi hak rakyat untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak,” pungkasnya.
