Jakarta, PR Politik – Pemerintah terus mengakselerasi transformasi pelayanan publik agar semakin adaptif, responsif terhadap dinamika kebutuhan warga, serta didukung oleh optimalisasi teknologi digital. Sebagai langkah konkrit, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Ombudsman Republik Indonesia resmi mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP).
Komitmen lintas lembaga tersebut ditandai dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama yang disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, di Jakarta, Jumat (24/7).
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menekankan pentingnya sinergi dan komitmen kolektif seluruh elemen birokrasi dalam menghadirkan perubahan nyata pada sistem pelayanan publik nasional.
“Melalui sinergi lintas sektor, Gerakan Nasional Pelayanan Publik diharapkan mampu menghadirkan perbaikan layanan yang nyata, terukur, dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya saat membuka acara tersebut.
Dalam struktur GNPP, ketiga lembaga mengemban peran strategis yang saling melengkapi. Kementerian PANRB berfokus pada penguatan kebijakan, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi berkala. Kementerian Dalam Negeri mengawal agar implementasi gerakan ini berjalan konsisten di seluruh jajaran pemerintah daerah. Sementara itu, Ombudsman RI memegang peranan pengawasan, penanganan aduan, dan penyaluran aspirasi publik.
Ia mengingatkan bahwa tolok ukur kualitas pelayanan publik tidak ditentukan oleh megahnya gedung atau canggihnya piranti lunak, melainkan oleh dedikasi ASN yang bertugas setiap hari.
Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, KemenPANRB bersama Komite Percepatan Transformasi Pemerintahan Digital kini tengah memacu digitalisasi seluruh skema layanan publik agar masyarakat tidak perlu lagi mengantre berjam-jam.
“Transformasi ini tidak dapat diwujudkan kalau kita tidak semuanya memiliki komitmen. Atas dasar itulah GNPP itu menjadi gerakan bersama untuk mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang semakin mudah berintegritas dan berorintasi kepada masyarakat,” tuturnya.
Ia menambahkan, GNPP juga mengusung filosofi semangat pelayanan 24/7 yang responsif dan berkelanjutan.
“Jadi masyarakat merasakan bahwa kita semuanya para ASN, para birokrat atau para pembantu Presiden ini, tentunya siap untuk setiap saat hadir untuk terus menerus melayani masyarakat,” imbuhnya.
Mengangkat tema Tulus Melayani, Cepat Merespons, dan Berintegritas, Menteri Rini menegaskan bahwa tema ini bukan sekadar slogan di atas kertas. Ketulusan dinilai bakal melahirkan kepedulian, kecepatan menghadirkan kepastian, dan integritas membangun kepercayaan publik.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan apresiasi tinggi atas terobosan KemenPANRB. Tito mengungkapkan bahwa keberlangsungan sebuah negara dalam jangka panjang ditopang oleh tiga variabel utama: militer yang kuat, kepolisian/intelijen yang solid, serta aparatur sipil (civil servant) yang efektif dan efisien.
“Dalam konteks ini, acara kita ini sebetulnya untuk memperkuat variabel ketiga adanya civil service yang efektif dan efisien,” ungkapnya.
Ia berharap gerakan ini diimplementasikan secara sungguh-sungguh hingga ke jajaran daerah dan tidak berhenti sebagai agenda seremonial semata.
“Semoga tidak menjadi seremonial tetapi betul-betul rekan-rekan di daerah terutama bisa memaknai layanan publik itu adalah kunci untuk negara kita bisa survive,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, yang turut membagikan pengalamannya saat meninjau langsung fasilitas layanan publik di lapangan, menyambut positif hadirnya GNPP. Ia optimistis sinergi ini akan membawa kualitas pelayanan publik di Indonesia ke arah yang jauh lebih baik, memberikan solusi konkret, serta mengokohkan kepercayaan masyarakat kepada negara.
sumber : Kemenpan RI
