Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah, mendesak aparat kepolisian segera menangkap preman berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang memaksa tunjangan hari raya (THR) dari masyarakat. Ia menilai aksi premanisme semacam ini sudah berlangsung lama dan meresahkan banyak pihak.
“Preman berkedok ormas itu selalu berulah dan memalak masyarakat. Mereka merasa menjadi penguasa wilayah, sehingga bisa seenaknya memalak,” ujar Abdullah, Sabtu (22/3/2025).
Ia menjelaskan bahwa praktik pemalakan ini semakin mencolok menjelang hari raya, di mana mereka berkeliling ke berbagai lokasi, termasuk lembaga pendidikan, instansi pemerintah, pabrik, dan toko, untuk meminta THR secara paksa.
Tahun ini, aksi mereka menjadi sorotan publik setelah beberapa kejadian terekam kamera dan viral di media sosial. Hal ini memicu kecaman luas dari masyarakat terhadap premanisme berkedok ormas yang semakin brutal.
Menurut Abdullah, aksi premanisme ini tidak hanya terjadi di satu daerah, tetapi juga di berbagai lokasi. Bahkan, beberapa di antaranya melakukan tindak kekerasan jika permintaan mereka tidak dipenuhi.
“Mereka membawa senjata tajam dan melakukan kekerasan terhadap korban. Jelas itu bentuk premanisme yang tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.
Legislator asal Dapil Jawa Tengah VI itu meminta kepolisian bertindak tegas dengan menertibkan dan menangkap pelaku pemerasan berkedok ormas. Ia menilai tindakan mereka sudah masuk kategori tindak pidana pemerasan dan kekerasan yang harus segera ditindak.
Abdullah juga mengapresiasi langkah cepat kepolisian yang telah menangkap sejumlah preman yang menebar teror. Ia mendorong polisi untuk mendirikan posko pengaduan bagi masyarakat yang menjadi korban.
“Polisi bisa membuat posko pengaduan bagi masyarakat yang menjadi korban preman berkedok ormas. Masyarakat harus berani lapor ke polisi,” ungkapnya.
Sebelumnya, beberapa kasus pemalakan oleh ormas sempat viral, seperti aksi preman di Bantar Gebang, Kota Bekasi, yang memaksa THR dari sebuah pabrik sebelum akhirnya ditangkap polisi. Selain itu, terdapat insiden anggota ormas Laskar Merah Putih yang merusak kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, serta kasus anggota LSM Gerhana yang menganiaya satpam sekolah karena tidak diberi THR.
Sumber: fraksipkb.com
