Jakarta, PR Politik (10/12) – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, mendorong Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) untuk terus melakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Fikri menilai pemutakhiran DTKS merupakan langkah penting untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran, meningkatkan validitas data, dan menjunjung prinsip akuntabilitas.
“Strata masyarakat dari sisi ekonomi itu dinamis, jadi ada yang tadinya orang mapan kemudian menjadi miskin dan sebagainya, statusnya berubah. Ini yang menjadi keluhan di bawah terkait perlunya updating data,” kata Fikri usai kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI di Sumatera Selatan, baru-baru ini.
Abdul Fikri secara khusus menyebut bahwa daerah lain bisa mencontoh inisiatif di Sumatera Selatan yang telah melakukan pembaruan DTKS melalui operator. “Konon di Sumsel ada inisiatif untuk input data lewat operator di setiap desa dan kelurahan,” ujarnya.
Baca Juga: Daniel Johan Soroti Pentingnya Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk Kelestarian Lingkungan
Menurut Abdul Fikri, ide untuk menunjuk operator di setiap desa sangat menarik. Operator tersebut dapat bertugas secara berkala untuk memperbarui data kependudukan dan kesejahteraan sosial. Ia berharap, dengan upaya ini, proses pendataan kesejahteraan sosial di seluruh daerah dapat berjalan lebih optimal.
“Meskipun DTKS sekarang langsung ke BPS dan bukan lagi di bawah Kemensos, pengguna data ini tetap Kemensos. Sehingga proses input data yang akurat akan mendukung akurasi dan efektivitas bantuan sosial dari Pemerintah,” pungkasnya.
Sumber: fraksi.pks.id
