Pimpinan DPR dan Koalisi Buruh Sepakat Kawal Ketat Pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan

Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran pimpinan DPR RI berfoto bersama Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea serta perwakilan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) usai audiensi di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan

Jakarta, PR Politik – Hiruk-pikuk penggiringan opini di media sosial tidak seharusnya menggeser fokus utama gerakan pekerja dari agenda advokasi hak-hak normatif di lapangan. Di tengah derasnya arus informasi digital, pengawalan nyata terhadap regulasi baru jauh lebih mendesak demi menjamin kesejahteraan tenaga kerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Pesan politik tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, saat merespons berbagai isu yang beredar di dunia maya usai berdialog dengan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).

“Tadi kami juga sempat berdialog bahwa saya sampaikan Koalisi Besar Perjuangan Buruh tidak perlu risau dengan framing-framing atau isu-isu yang berseliweran di netizen. Yang penting teman-teman Koalisi Besar Perjuangan Buruh tetap fokus pada perjuangannya untuk menyadarkan buruh, melindungi tenaga kerja, dan fokus mengadvokasi bila terjadi masalah-masalah di ketenagakerjaan,” ujarnya.

Dalam pertemuan yang turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal tersebut, politisi Partai Gerindra ini menggarisbawahi pentingnya komunikasi intensif antara parlemen, pemerintah, serikat pekerja, dan pelaku usaha. Sinergi lintas pihak dinilai krusial agar pelaksanaan UU Pelindungan Ketenagakerjaan—yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 yang berlaku sejak 28 Oktober 2026—berjalan efektif tanpa mengganggu iklim investasi.

“Kami sudah sepakat bahwa ke depan komunikasi akan terus intensif, baik dengan DPR maupun pemerintah dan pekerja serta perusahaan, agar keadaan ekonomi kita menjadi lebih baik,” ungkapnya.

Mewakili KBPBI yang beranggotakan KSPSI AGN, KBMI, ASPIRASI, KSN, KAPN, KASBI, GSBI, SP KAI, FSPGI, FPBI, SPSI 73, SPSI YRS, dan Sarbumusi, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengapresiasi keterbukaan parlemen selama penyusunan UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Ia juga menepis spekulasi miring di media sosial dengan menegaskan posisi politik gerakan buruh yang tetap tegak lurus pada aturan negara.

Baca Juga:  Hidayat Nur Wahid Apresiasi Permintaan Maaf BGN dan Desak Evaluasi Program MBG

“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bang Dasco khususnya dan seluruh pimpinan DPR atas dukungan terhadap undang-undang yang sangat luar biasa. Kami setia kepada konstitusi, saya ulangi lagi, setia kepada konstitusi dan pemerintahan yang sah,” tegasnya.

sumber : Fraksi Gerindra