Jakarta, PR Politik – Jaminan kesetaraan gender dalam kontestasi demokrasi sering kali berhenti sebatas syarat formal di atas kertas apabila tidak dikunci dengan sanksi tegas serta keterlibatan langsung dalam struktur pengambil keputusan. Tanpa regulasi yang mengikat dari hulu pencalonan hingga jajaran penyelenggara pemilu, partisipasi kaum ibu berisiko tetap terpinggirkan.
Menyikapi pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa parlemen wajib mengamankan minimal 30% keterwakilan perempuan secara seimbang pada dua ranah krusial sekaligus, yakni daftar bakal calon legislatif di setiap daerah pemilihan (Dapil) serta komposisi keanggotaan KPU dan Bawaslu di seluruh tingkatan.
“Perempuan harus punya kesempatan yang setara untuk maju sebagai calon, berkompetisi secara adil, dan ikut mengambil keputusan sebagai penyelenggara pemilu. Undang-undang perlu memastikan bagaimana kesempatan itu dijamin di setiap tahapan,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/11).
Sejalan dengan masukan sejumlah organisasi masyarakat sipil dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI, legislator yang akrab disapa Rerie itu meminta verifikasi syarat minimal 30% perempuan diterapkan ketat di tiap Dapil. Apabila partai politik gagal memenuhi batas tersebut setelah masa perbaikan berakhir, konsekuensi hukum harus langsung dijatuhkan pada Dapil terkait, sembari mewajibkan partai membuka akses adil dalam kaderisasi, rekrutmen, hingga dukungan kampanye.
Selain menyasar partai peserta pemilu, Anggota Komisi II DPR RI asal Dapil Jawa Tengah II tersebut menggarisbawahi urgensi menjamin keterwakilan perempuan sejak pembentukan tim seleksi hingga penetapan akhir anggota KPU, Bawaslu, maupun badan ad hoc sampai ke tingkat tempat pemungutan suara (TPS).
“Keputusan penyelenggara pemilu, mulai dari verifikasi calon hingga pengawasan kampanye, menentukan apakah kompetisi berlangsung adil. Karena itu, perempuan perlu ikut mengambil keputusan tersebut, dari tingkat pusat sampai ke daerah,” katanya.
Di samping aspek kuota dan struktur kelembagaan dalam menjamin keterwakilan perempuan, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menuntut revisi UU Pemilu memuat perlindungan konkret bagi calon maupun penyelenggara yang mengalami intimidasi, pelecehan, hingga kekerasan berbasis gender di dunia maya. Regulasi baru nantinya harus menyediakan mekanisme pengaduan yang aman, menjamin kerahasiaan identitas pelapor, serta memastikan setiap aduan diproses tuntas.
sumber : Fraksi Nasdem















