Menteri LH Jumhur Hidayat Minta Perairan Ujung Kulon Dicoret dari Wilayah Pertambangan

Ujung Kulon
Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat, menyampaikan pernyataan tegas terkait perlindungan kawasan perairan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK)

Jakarta, PR Politik – Ancaman kerusakan ekologis di benteng terakhir satwa langka Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) yang populasi liarnya kini tersisa kurang dari 50 individu memicu sikap keras dari otoritas lingkungan hidup. Bahkan sebelum aktivitas survei dimulai, rencana masuknya sektor ekstraktif ke perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, langsung dihadang sejak tahap perencanaan ruang.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, melayangkan surat resmi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna mengevaluasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 serta mencoret bagian Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dari kawasan perairan TNUK. Sikap tegas tersebut kembali ia suarakan saat peringatan Hari Pohon Sedunia di kawasan Angke Kapuk, Jakarta Barat, Kamis (19/11).

“Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia. Termasuk bila PT ANTAM mendapat izin menambang di perairan TNUK itu, maka saya selaku Menteri LH tidak akan memberi persetujuan lingkungannya,” tegasnya.

Menurutnya, penetapan WUP hanyalah perencanaan awal dan bukan izin menambang, sehingga seluruh tindak lanjut pemanfaatan di lokasi sengketa wilayah pertambangan Ujung Kulon wajib ditahan sembari menunggu verifikasi spasial dan ekologis terpadu lintas kementerian. Kebisingan, getaran, hingga sedimentasi pertambangan dinilai terlalu berisiko bagi spesies berstatus Kritis (Critically Endangered) tersebut.

KLH/BPLH mengingatkan bahwa setiap rencana usaha di area sensitif tetap harus melewati empat lapis regulasi ketat, mulai dari Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR/KKPRL) dan persetujuan sektoral, larangan tambang di hutan konservasi berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 serta PP Nomor 23 Tahun 2021, pembatasan pertambangan terbuka di konservasi laut dalam PP Nomor 21 Tahun 2021, hingga syarat mutlak Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai PP Nomor 22 Tahun 2021.

Baca Juga:  Menlu Sugiono Dorong Peran Aktif OKI dalam isu Palestina

Penolakan terhadap perluasan wilayah pertambangan Ujung Kulon juga diperkuat data spasial Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional dalam PP Nomor 26 Tahun 2025. Dari total wilayah analisis TNUK seluas 61.107,95 hektare, sebanyak 61.023,12 hektare atau 99,86 persen diarahkan sebagai Wilayah Indikatif Fungsi Lingkungan Hidup yang Dilindungi, sementara untuk Provinsi Banten secara keseluruhan terbagi atas 53,95 persen pemanfaatan optimum, 29,99 persen pemulihan lingkungan, 15,88 persen perlindungan fungsi lingkungan, dan 0,18 persen pencadangan sumber daya alam.

“Data ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dan perlindungan tidak perlu dipertentangkan, karena masing-masing punya ruangnya. Arahan pemanfaatan optimum bukan izin untuk memanfaatkan tanpa batas,” ujarnya seraya memastikan koordinasi intensif bersama Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial, serta pemerintah daerah.

“Kami ingin terus mengawal agar perlindungan lingkungan menyatu dengan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam, melalui perencanaan lingkungan, penilaian dampak, pengawasan, dan penegakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan,” tutupnya.

sumber : KemenLH

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Opini