Ateng Sutisna: Jangan Pertaruhkan Badak Jawa demi Ambisi Translokasi

Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Jabar IX (Subang, Majalengka, Sumedang), Ateng Sutisna | Foto: Istimewa

Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, meminta pemerintah tidak memaksakan pemindahan sebagian badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo (TNAP), Jawa Timur. Keselamatan spesies yang terancam punah dan keutuhan ekosistem harus menjadi prioritas, bukan dikorbankan oleh kebijakan yang belum teruji secara ilmiah.

“Jangan sampai atas nama menyelamatkan badak jawa, pemerintah justru mempertaruhkan keselamatan satwa yang tersisa. Pemindahan harus ditahan sampai kelayakan habitat, keselamatan satwa, dan perlindungan lingkungan terbukti. Jika kajian menunjukkan risiko yang tidak dapat diterima, rencana itu harus ditolak,” tegasnya.

Gagasan membentuk populasi liar kedua (second-wild population) untuk mengantisipasi ancaman bencana di habitat utama disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam COP 31 di Antalya, Turki, pada 12 November 2026. Namun, hingga 17 November 2026, Kementerian Kehutanan dan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) menyatakan rencana tersebut masih berupa wacana. Belum ada keputusan mengenai lokasi definitif, jumlah individu, metode, maupun waktu pemindahan. Karena itu, Alas Purwo belum terbukti layak.

Ateng meminta pemerintah membuka indikator kelayakan dan tahapan pengambilan keputusan. Kajian harus independen dan memungkinkan keputusan untuk tidak memindahkan badak. Ia menegaskan, pembentukan habitat kedua bukan alasan mengurangi perlindungan Ujung Kulon. Populasi utama, anggaran, personel, dan pengamanan habitat asal harus tetap diperkuat.

“Ujung Kulon bukan sekadar tempat tinggal badak. Kawasan ini memiliki ekosistem hutan, pesisir, sumber air, dan keanekaragaman hayati yang diakui sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Jangan sampai pemindahan sebagian badak justru mengurangi perhatian dan anggaran perlindungan terhadap habitat asal,” katanya.

Ia juga menyoroti kecurigaan publik mengenai potensi emas dan kepentingan pertambangan di sekitar Ujung Kulon setelah penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) melalui Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tertanggal 12 Februari 2026. Ia mengingatkan bahwa indikasi geologi, potensi mineral, penetapan WUP, dan izin operasional merupakan hal berbeda. Belum ada bukti bahwa wacana translokasi berkaitan langsung dengan kepentingan pertambangan.

Baca Juga:  Legislator PKS Meitri Citra Wardani Tekankan Transparansi Kebijakan Energi dan Soroti Distribusi LPG

“Saya tidak akan menuduh tanpa bukti. Namun, pemerintah harus membuka dasar penetapan, peta wilayah, dan status perizinannya. Pastikan tidak ada kepentingan ekstraktif yang memengaruhi keputusan konservasi,” ujarnya.

Pada 17 November 2026, Kementerian ESDM menjelaskan daratan TNUK bukan wilayah pertambangan, sedangkan sebagian perairan sekitarnya masuk WUP. Penetapan tersebut berawal dari pengusulan pada 2013, ditetapkan melalui Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 dan Nomor 84 Tahun 2022, kemudian diperbarui melalui Kepmen Nomor 65 Tahun 2026. ESDM menegaskan WUP bukan izin menambang dan belum ada izin pertambangan di taman nasional maupun perairan sekitarnya. Badan Geologi juga menyatakan belum melakukan studi atau eksplorasi untuk memastikan kandungan emas di dalam TNUK karena status konservasinya.

Ia meminta ESDM, Kementerian Kehutanan, dan KLH/BPLH menyandingkan peta WUP dengan batas kawasan konservasi, zonasi, dan tata ruang. Pemeriksaan harus mencakup potensi dampak kegiatan di sekitar kawasan terhadap kualitas air, sedimentasi, ekosistem pesisir, dan mata pencaharian masyarakat.

“Jika pemerintah menyatakan tidak ada tumpang tindih, buktikan melalui peta yang terbuka dan dapat diuji. Jika ditemukan ketidaksesuaian, lakukan koreksi. Batas administrasi tidak otomatis menghentikan kerusakan ekologis,” tegasnya.

Terkait habitat tujuan, ia meminta kajian komparatif terhadap Alas Purwo, lokasi alternatif, dan pilihan memperkuat Ujung Kulon. Penilaian harus mencakup ketersediaan pakan, air, kubangan, ruang jelajah, keamanan, interaksi dengan satwa setempat, persaingan dengan banteng, konflik masyarakat, serta risiko bencana. Catatan tsunami Banyuwangi pada 1994 juga perlu diperhitungkan berdasarkan kondisi spesifik lokasi.

Ia turut meminta evaluasi atas kematian badak Musofa pada 7 November 2025 di fasilitas Javan Rhino Study and Conservation Area, Ujung Kulon. Kementerian Kehutanan menyebut penyebabnya penyakit kronis bawaan dan infeksi parasit. Peristiwa tersebut tidak boleh serta-merta dikaitkan dengan translokasi, tetapi harus menjadi pelajaran untuk memperkuat pemeriksaan kesehatan, deteksi penyakit, dan penanganan darurat.

Baca Juga:  Wihadi Wiyanto Nilai Target Pertumbuhan Ekonomi 2026 Realistis, Dorong Percepatan Investasi dan Hilirisasi

Pemerintah juga harus membuka dasar pemilihan individu berdasarkan umur, jenis kelamin, kesehatan, kemampuan reproduksi, dan keragaman genetik agar populasi asal tetap berkembang biak. Program wajib dilengkapi pemantauan jangka panjang, evaluasi, mekanisme penghentian, pendanaan transparan, serta pelibatan pemerintah daerah, masyarakat sekitar, peneliti, dan organisasi konservasi.

“Keberhasilan konservasi bukan sekadar memindahkan dan melepas badak di habitat baru, melainkan memastikan satwa mampu bertahan hidup dan berkembang biak tanpa melemahkan populasi asal maupun merusak ekosistem penerima. Penelitian habitat kedua dapat diteruskan, tetapi pemindahan tidak boleh dipaksakan sebelum kelayakannya terbukti. Jika keselamatan badak jawa atau keutuhan ekosistem dipertaruhkan, saya menolak rencana tersebut,” pungkasnya.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Opini