Jakarta, PR Politik – Pemerintah secara resmi menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026 pada Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (20/5/2025). Dalam paparannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026 berada di kisaran 5,2 hingga 5,8 persen.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wiyanto, menilai bahwa target pertumbuhan ekonomi tersebut masih berada dalam batas yang realistis, khususnya jika ditopang oleh pelaksanaan program strategis nasional yang telah berjalan selama ini.
“Kedepan dengan angka 5,2 sampai 5,8, kita melihat angka pertumbuhan itu masih cukup realistis, karena banyak program-program yang masih berjalan sampai saat ini. Tentunya kita sampaikan tadi mengenai 8 program unggulan (pemerintahan Presiden Prabowo Subianto). Salah satunya Makan Bergizi Gratis dan Ketahanan Pangan,” kata Wihadi dalam video yang diunggah oleh akun YouTube TVR Parlemen pada hari yang sama.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra tersebut menambahkan bahwa percepatan arus investasi dan kelanjutan program hilirisasi industri akan menjadi faktor kunci dalam mendongkrak pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2026.
“5,2 sampai 5,8 persen itu masih mempunyai harapan untuk bisa tercapai karena kita masih mendorong investasi dengan adanya Danantara dan adanya hilirisasi,” ujarnya.
Dalam Sidang Paripurna tersebut, pemerintah turut menyampaikan sejumlah asumsi makro lainnya sebagai dasar penyusunan RAPBN 2026, yakni inflasi di kisaran 1,5–3,5 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada pada level Rp16.500–Rp16.900, serta suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) diperkirakan sebesar 6,6–7,2 persen.
Selain itu, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) diproyeksikan berada di rentang USD 60–80 per barel. Pemerintah juga menetapkan target lifting minyak bumi sebesar 600–605 ribu barel per hari dan lifting gas bumi di kisaran 953–1.017 ribu barel setara minyak per hari.
Di tengah proyeksi tersebut, Wihadi juga memberikan catatan penting terkait risiko eksternal. Ia mengingatkan bahwa ketidakpastian global, khususnya di sektor perdagangan dan investasi, masih menjadi tantangan serius yang dapat memicu gangguan rantai pasok serta peningkatan biaya transaksi lintas negara.
“Untuk itu, pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah antisipatif,” tandasnya.
Sumber: fraksigerindra.id
