Jakarta, PR Politik – Keberhasilan mengolah bahan bakar nabati di dalam negeri yang sanggup menghemat devisa negara hingga Rp164,86 triliun sekaligus membuka jutaan lapangan kerja menjadi modal kuat Indonesia dalam diplomasi transisi hijau. Capaian konkret tersebut memosisikan Tanah Air bukan sekadar pasar teknologi, melainkan mitra strategis dalam membangun kemandirian energi nasional dan kawasan.
Berbekal implementasi mandatori biodiesel B50 serta proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt-peak (GWp), Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengajak Jepang mempererat kerja sama bioenergi dan energi baru terbarukan (EBT) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-29 ASEAN-Jepang di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina, Selasa (17/11).
“Kami telah memperkenalkan campuran biodiesel 50 persen dan kini mulai menjalankan program besar produksi bioetanol untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor. Kami juga meluncurkan program besar pembangunan tenaga surya berkapasitas 100 GWp. Ini juga akan membantu kita menciptakan lingkungan yang lebih hijau,” ujarnya.
Bukti nyata langkah menuju kemandirian energi nasional tersebut terlihat sejak peluncuran mandatori biodiesel B50 pada 9 Juli 2026 di Karawang, Jawa Barat. Hingga September 2026, serapan biodiesel domestik menembus 11,92 juta kiloliter yang menghemat devisa sebesar 6,37 miliar dolar AS atau sekitar Rp164,86 triliun, menyerap 2,1 juta tenaga kerja, serta memangkas emisi karbon dioksida hingga 44,46 juta ton.
Di sektor kelistrikan, Program PLTS 100 GWp yang diluncurkan pada 25 Agustus 2026 di Jembrana, Bali, melengkapi kapasitas terpasang pembangkit EBT nasional yang mencapai 16.442 megawatt pada Agustus 2026—setara 15 persen dari total pembangkit—setelah sebelumnya meresmikan 55 proyek EBT pada Juni 2026. Sementara itu, pengembangan ekosistem bioetanol dari hulu ke hilir untuk menekan impor bensin diproyeksikan menjadi ruang kolaborasi teknologi bernilai tambah tinggi dengan Jepang.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kemandirian energi nasional menuntut penguasaan teknologi pengolahan sumber daya domestik. Ia menggarisbawahi agar kemitraan dengan Jepang tidak menempatkan Indonesia sebatas konsumen perangkat keras.
“Kemandirian energi tidak bisa hanya dibangun melalui peningkatan produksi, tetapi juga melalui kemampuan kita mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Pengembangan B50, bioetanol, dan energi surya merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Kerja sama dengan Jepang perlu diarahkan pada pengembangan teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan industri dalam negeri. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri energi nasional,” pungkasnya.
sumber : ESDM















