Jakarta, PR Politik – Penantian panjang masyarakat Indonesia selama hampir dua dekade untuk memiliki instrumen hukum yang ampuh merampas harta kekayaan koruptor akhirnya memasuki babak penentuan. Regulasi yang sempat terkatung-katung sejak 2008 tersebut kini selangkah lagi menuju ketuk palu pengesahan di parlemen.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI memastikan dukungan penuh agar proses pengesahan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya segera berlanjut ke pembicaraan tingkat II di Rapat Paripurna.
“Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang,” tegas Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, M. Nasir Djamil, saat membacakan Pendapat Mini Fraksi dalam Rapat Kerja bersama pemerintah di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).
Legislator asal Daerah Pemilihan Aceh II itu mengingatkan bahwa perjalanan rancangan regulasi ini telah bergulir sejak 2008 dan sempat masuk Program Legislasi Nasional periode 2015–2019. Momentum percepatan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai krusial untuk mengakhiri penantian publik selama sekitar 18 tahun.
Ia juga mengapresiasi kesanggupan pimpinan DPR RI, khususnya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang mematok target penyelesaian paling lambat pertengahan Desember 2026. “Komitmen dan tanda tangan yang dibubuhkan oleh pimpinan DPR bukanlah komitmen dan tanda tangan personal, melainkan komitmen dan tanda tangan institusional,” ujarnya.
“Mudah-mudahan ini adalah kabar baik bagi kita semua dan juga kepada rakyat Indonesia bahwa rancangan undang-undang yang sudah lama ditunggu, yang usianya lebih kurang 18 tahun lamanya, bisa dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya.
Dalam mengawal pengesahan RUU Perampasan Aset, ia menyampaikan penghargaan kepada kalangan pakar, akademisi, mahasiswa, pemerintah, panitia kerja, tim perumus, tim sinkronisasi, hingga insan pers yang turut memberi masukan lewat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan kunjungan kerja. Ia menjamin seluruh tahapan penyusunan berjalan terbuka demi menghadirkan keadilan hukum yang nyata.
“Jadi, kami ingin tegaskan tidak ada hal yang ditutupi dari pembahasan ini. Dengan demikian, pandangan Fraksi PKS kami sampaikan sebagai ikhtiar untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia,” pungkasnya.
sumber : Fraksi PKS















