Jakarta, PR Politik – Kampanye kelompok pendukung Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ) yang dinilai mulai merambah ruang moral publik secara terbuka memicu langkah legislasi serius dari pemerintah bersama parlemen. Penanganan isu tersebut kini diposisikan sebagai bagian dari perlindungan ketahanan negara non-militer sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029.
Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi tancap gas menyusun naskah akademik RUU pencegahan penyebaran budaya LGBTQ dengan mengawal kolaborasi lintas pemuka agama, akademisi, praktisi hukum, hingga Komisi VIII DPR RI.
“Ini bukan lagi urusan privat, ini bukan lagi urusan orientasi seksual yang sifatnya privat, tapi sudah masuk ke ruang moral publik. Oleh karena itu kita tidak bisa diam, kita harus mengambil inisiatif,” tegas Ketua Tim Kerja Penyusunan Naskah Akademik sekaligus Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan, Iswandi Syahputra, di Jakarta, Senin (16/11).
Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i, menjelaskan bahwa penyusunan naskah akademik RUU pencegahan penyebaran budaya LGBTQ yang diawali lewat terbitnya KMA Nomor 1115 ini bertujuan melindungi bangsa serta menjaga keyakinan umat beragama. Ia membantah anggapan bahwa langkah pencegahan tersebut mencederai prinsip hak asasi manusia (HAM) karena HAM sejatinya selaras dengan kodrat penciptaan manusia dan lembaga perkawinan.
“Karena itu dari awal saya memberikan underline bahwa pembahasan ini justru ingin memuliakan manusia seperti manusia yang seutuhnya tidak ada sedikitpun anasir pelanggaran terhadap hak asasi manusia menyebarkan budaya LGBT,” ungkapnya.
Naskah akademik yang dirumuskan bersama Rais Syuriyah PBNU KH. Cholil Nafis, Anggota PP Muhammadiyah Ihsan Tanjung, Ketua MUI Bidang Hukum dan HAM KH Wahidudin Adams, Rohaniawan Senior Sangha Theravada Indonesia Bhikkhu Partono Nyanasuryanadi, serta pakar hukum UNAIR tersebut akan menjadi masukan bagi inisiatif Komisi VIII DPR RI. Selain isu ini, Romo turut mewaspadai tiga ancaman global berpendanaan besar lainnya, yakni terorisme, narkotika, dan penguasaan ruang digital.
Dukungan penuh disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI, Lale Syifaun Nufus, yang hadir mewakili Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Wahid dalam mengawal RUU pencegahan penyebaran budaya LGBTQ. Ia memperingatkan bahwa derasnya invasi nilai budaya asing dapat menggerus falsafah Pancasila dan merusak institusi keluarga jika dibiarkan tanpa payung hukum.
“Pembiaran terhadap penyebaran LGBTQ atau normalisasi terhadap kampanye masif LGBTQ akan berdampak pada pergeseran nilai-nilai moral di masyarakat dan struktur ketahanan keluarga. Sebagai bangsa yang berdaulat secara ideologi dan berlandaskan nilai-nilai yang religius, kita tentu tidak bisa menutup mata terhadap berbagai pergeseran moral yang terjadi di tengah arus globalisasi dan digitalisasi,” imbuhnya.
Guna memastikan penanganan tetap berada di koridor hukum positif, Lale merumuskan tiga pilar mitigasi utama, yaitu penguatan ketahanan ideologi dan keluarga melalui edukasi, pendekatan humanis namun tegas lewat literasi sosial lintas sektor, serta pembangunan kesadaran kolektif bahwa pertahanan nasional berawal dari ketahanan moral masyarakat.
sumber : Kemenag















