Kemenperin Biayai Sertifikasi Halal 19 IKM Pangan Aceh Timur Pascabencana Banjir

Kemenperin
Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) Kementerian Perindustrian melakukan pendampingan teknis dan penyusunan dokumen pengajuan sertifikasi halal IKM

Jakarta, PR Politik – Kerusakan sarana produksi akibat banjir dan longsor yang menerjang Provinsi Aceh pada akhir November 2025 sempat memaksa banyak pelaku usaha mikro dan kecil menghentikan operasional mereka. Di tengah upaya bangkit memulihkan kapasitas produksi, para perajin pangan kini juga berpacu memenuhi kewajiban sertifikasi halal paling lambat 17 Oktober 2028 sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Menteri Perindustrian (Menperin), Muhammad Sarmuji, menilai pemulihan sektor industri kecil pascabencana tidak cukup hanya mengembalikan mesin produksi, melainkan wajib disertai penguatan standar mutu dan legalitas produk agar mampu bertahan jangka panjang.

Guna menjawab tantangan tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menggelar program pendampingan serta fasilitasi sertifikasi halal industri kecil bagi 19 pelaku usaha pangan di Kabupaten Aceh Timur pada 10–12 November 2026.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita, menegaskan bahwa pemenuhan standar halal bukan sekadar kepatuhan regulasi, melainkan instrumen vital untuk mendongkrak kepercayaan konsumen sekaligus memperluas akses pasar. Dalam pelaksanaannya, Direktorat IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan menggandeng Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Timur serta Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Banda Aceh.

“Melalui pendampingan yang terarah, kami berharap pelaku usaha dapat memahami proses sertifikasi halal, memenuhi persyaratan yang ditetapkan, serta menerapkannya secara konsisten dalam kegiatan produksi. Dukungan ini menjadi semakin penting bagi industri kecil yang sedang memulihkan usahanya setelah terdampak bencana,” ungkapnya dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11).

“Selama tiga hari pelaksanaan, peserta memperoleh pembekalan sekaligus praktik mengenai kebijakan dan ketentuan Jaminan Produk Halal (JPH), penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), identifikasi bahan baku dan proses produksi, serta penyusunan dokumen persyaratan sertifikasi halal,” paparnya seraya menambahkan peserta juga dipandu mengajukan permohonan melalui sistem informasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Baca Juga:  Pegang Kendali Riset OceanX, Menhut Raja Juli Antoni Perketat Kedaulatan Data Taman Nasional Laut

Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Kemenperin, Budi Setiawan, memastikan skema fasilitasi sertifikasi halal industri kecil ini tidak berhenti setelah pelatihan tiga hari rampung. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) diterjunkan untuk mengawal langsung ke lokasi produksi masing-masing peserta selama satu bulan penuh sekaligus menggratiskan biaya pendaftaran lewat mekanisme self declare.

“Proses tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa persyaratan yang telah disiapkan oleh pelaku usaha sesuai dengan penerapan proses produksi yang sebenarnya,” jelasnya

“Kami harap program pendampingan dan fasilitasi ini dapat mempercepat pemulihan usaha industri kecil pangan di Kabupaten Aceh Timur sehingga dengan terpenuhinya standar dan persyaratan produk dapat meraih peluang lebih besar untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperluas jangkauan pemasaran,” pungkasnya.

sumber : Kemenperin

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Opini