Jakarta, PR Politik – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menggelar aksi penanaman serentak lebih dari satu juta bibit mangrove di 162 titik yang tersebar di 37 provinsi di Indonesia. Aksi masif dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia Tahun 2026 ini menjangkau area seluas 364,11 hektare dan melibatkan lebih dari 25.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat, pelajar, komunitas, hingga serikat pekerja.
Inisiatif berskala nasional tersebut merupakan bentuk kemitraan strategis antara KLH/BPLH, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta pemerintah daerah dalam memperkuat pertahanan ekologis pesisir dari dampak perubahan iklim.
Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa keberadaan mangrove memegang peranan kunci dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Mangrove bukan hanya sekumpulan pohon di kawasan pesisir. Mangrove adalah benteng kehidupan yang melindungi daratan, menjaga sumber kehidupan masyarakat pesisir, menyimpan karbon, dan menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga kehidupan dan mengamankan masa depan generasi Indonesia,” ujarnya.
Berdasarkan Peta Mangrove Nasional Tahun 2025, Indonesia memiliki kawasan mangrove seluas lebih dari 3,45 juta hektare atau menyumbang sekitar 20 hingga 25 persen dari total luas mangrove dunia.
Menghadapi ancaman alih fungsi lahan dan pencemaran, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Sebagai petunjuk teknis jangka panjang, KLH/BPLH menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (RPPEM) Nasional 2026–2055 berbasis Kesatuan Lanskap Mangrove (KLM).
Di tingkat tapak, program Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) juga terus didorong untuk mengarahkan pemanfaatan nilai ekonomi berkelanjutan, seperti ekowisata dan pengembangan produk turunan mangrove.
Sejalan dengan langkah KLH/BPLH, Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menyampaikan komitmen Kementerian Kehutanan untuk mengawal rehabilitasi mangrove di dalam area kewenangannya.
“Kami dari Kementerian Kehutanan berkomitmen untuk terus meningkatkan rehabilitasi mangrove, karena ada 2,73 juta hektare mangrove dalam kawasan hutan yang menjadi tanggung jawab kami. Kami juga dalam rehabilitasi mangrove melibatkan masyarakat sekitar, salah satunya melalui Kebun Bibit Rakyat Mangrove,” ungkapnya.
Dukungan serupa diutarakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang menekankan pentingnya KKP dalam menjaga keseimbangan antara fungsi ekologi dan pembangunan ekonomi biru.
“Kita selalu melalui Menteri Lingkungan Hidup menyuarakan kembali pentingnya lingkungan itu harus dijaga. Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat concern dan sangat berkomitmen menyeimbangkan antara ekologi dan ekonomi (ekonomi biru). Salah satu program yang akan dilakukan adalah revitalisasi Pantura Jawa, termasuk restorasi mangrove,” pangkasnya.
Melalui integrasi data dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga ini, pemerintah optimistis perlindungan ekosistem pesisir Indonesia dapat berjalan berkesinambungan demi mengamankan masa depan generasi mendatang.
sumber : Kemenlh RI
