Komisi II DPR Usulkan Investigasi Pusat Data Kemendagri Usai Temukan 24.000 Warga Tanpa Nopen

Komisi II DPR
Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa

Jakarta, PR Politik – Carut-marut pengelolaan basis data penduduk kembali memakan korban di lapangan, mulai dari puluhan ribu warga yang tidak terdaftar secara resmi hingga pencoretan penerima bantuan sosial secara keliru. Kondisi ini dinilai membahayakan hak-hak sipil masyarakat karena identitas kependudukan merupakan pintu masuk utama untuk mengakses seluruh layanan negara.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, melontarkan kritik keras usai menemukan fakta bahwa sekitar 24.000 warga Kota Bogor belum mengantongi nomor penduduk (nopen), ditambah adanya warga miskin yang dicoret dari daftar bantuan sosial hanya karena tercatat memiliki kendaraan bermotor.

“Saya jujur terkaget-kaget ya, sampai terdapat data 24 ribu penduduk di Bogor tidak memiliki nopen (nomor penduduk),” ungkapnya kepada wartawan saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11).

Menyikapi temuan tersebut, ia mendesak dilakukan evaluasi total terhadap sistem administrasi kependudukan Kemendagri, termasuk menelusuri riwayat pemutusan data atau cut off pada 2002 sebelum data kembali didistribusikan ke daerah. Ia bahkan mengusulkan agar parlemen turun langsung mengaudit keandalan infrastruktur penyimpanan data negara di Jakarta dan Kepulauan Riau.

“Sehingga saya mengusulkan pada Komisi II untuk melakukan kunjungan spesifik, investigasi kalau perlu, terhadap pusat data kependudukan yang ada di Kalibata. Dan dulu kalau tidak salah ada cadangannya itu ada di Batam. Kita mau melihat kenapa itu sampai bisa seperti itu? Apakah sistemnya yang tidak jalan atau tidak dirawat atau kami tidak ngerti,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Dalam pembahasan revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan ke depan, ia menuntut agar konsep Single Identity Number (SIN) dikunci sebagai single entry bagi penerbitan KTP, ijazah, izin usaha, hingga hak paten dan merek. “Maka revisi undang-undang adminduk ingin menyatukan Single Identity Number itu harus lebih detail, harus dipastikan bahwa data kependudukan itu adalah data entry bagi pelayanan-pelayanan publik yang lain. Mulai dari pembuatan KTP, ijazah, ijin usaha, untuk dapatkan paten, merek, dan sebagainya hanya dengan data dari kependudukan. Nah, tapi juga harus diatur dalam undang-undang ini bagaimana prosesnya,” jelasnya.

Baca Juga:  Zulfikar Hamonangan Desak Pengawasan Ketat Distribusi Pupuk Subsidi: Lindungi Hak Petani Kecil

Selain membenahi sistem administrasi kependudukan Kemendagri secara digital, pemerintah diminta mengubah pola pencatatan peristiwa kematian menjadi proaktif agar warga yang telah wafat tidak lagi masuk dalam daftar pemilih pemilu. “Nah, prosesnya menurut hemat saya harus aktif. Jadi, kalau aktif menyerahkan ke penduduk, kepada warga, seperti misalkan mencatatkan, melaporkan orang kematian, mungkin ya untuk apa lagi, buang ongkos, buang biaya gitu ya, tidak efektif gitu,” ujarnya.

Ia memastikan seluruh temuan lapangan di Bogor tersebut akan menjadi amunisi utama dalam menyempurnakan regulasi nasional. “Nah, ini semua menjadi bahan masukan penting untuk revisi Undang-Undang Single Identity Number (Administrasi Kependudukan) di Komisi II,” pungkasnya.

sumber : Fraksi Golkar

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Opini