Jakarta, PR Politik – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Zulfikar Hamonangan menegaskan perlunya pengawasan ketat dalam distribusi pupuk bersubsidi agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi. Ia menyoroti adanya praktik penimbunan pupuk subsidi yang kemudian dijual dengan harga tinggi di luar Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
“Pupuknya ada, tapi disimpan. Lalu hanya diberikan ke yang mau bayar mahal. Ini praktik yang menyimpang dan harus dihentikan,” ujar Zulfikar dalam audiensi bersama Asosiasi Pengecer Pupuk Indonesia di Gedung DPR RI, Rabu (7/5/2025).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menyebut bahwa penyimpangan dalam distribusi pupuk subsidi bukan hanya pelanggaran aturan, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap tujuan besar negara dalam mencapai swasembada pangan. Ia menekankan bahwa negara harus hadir secara penuh dalam melindungi hak-hak petani kecil.
“Ini bukan semata soal aturan harga. Ini soal keberpihakan negara terhadap petani. Kalau distribusi pupuk masih seperti ini, bagaimana mungkin kita bicara kedaulatan pangan?” tegasnya.
Zulfikar juga mengungkap bahwa dalam praktiknya, sering kali justru perusahaan besar yang menikmati pupuk bersubsidi, yang seharusnya ditujukan khusus untuk petani kecil. Ia menilai hal ini sebagai bentuk ketidakadilan dan penyimpangan alokasi subsidi yang merusak semangat pemerataan dan keadilan sosial.
“Kita tahu pupuk subsidi ini untuk petani kecil. Tapi faktanya, kadang justru perusahaan besar yang dapat. Ini yang harus diawasi dan diluruskan,” katanya.
Menurut Zulfikar, pengawasan tidak bisa dilakukan secara sepihak. Ia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, distributor pupuk, serta aparat penegak hukum agar sistem distribusi pupuk bersubsidi benar-benar tepat sasaran.
“Kami di BAKN akan terus kawal ini. Tapi semua pihak harus turun tangan, dari hulu ke hilir. Jangan sampai satu pun petani dirugikan hanya karena ulah segelintir orang,” pungkas legislator asal Sumatera Utara tersebut.
Langkah tegas ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola distribusi pupuk bersubsidi dan memastikan bahwa bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh petani yang berhak.
Sumber: fraksidemokrat.com
