Jakarta, PR Politik – Ketimpangan penguasaan sumber daya ekonomi serta sempitnya ruang hidup kelompok pekerja kecil tidak boleh dibiarkan terus membelenggu masyarakat bawah. Kemiskinan struktural dinilai bukan takdir maupun akibat kemalasan warga, melainkan persoalan tata kelola kebijakan yang wajib dibongkar secara nyata.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin, menegaskan bahwa partainya tidak ingin terjebak pada janji-janji normatif, melainkan langsung menyasar akar ketidakadilan ekonomi rakyat.
“Rakyat sudah bosan mendengar kata keadilan. Maka kita tidak sekadar menjanjikan keadilan. Kita tunjukkan siapa yang menikmati, siapa yang menanggung, lalu kita ubah bersama. Islam tidak pernah netral terhadap ketidakadilan,” ujarnya dalam Dialog Publik Sosialisme Islam di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (13/11).
Mengusung konsep sosialisme Islam perjuangan kerakyatan PKB, Gia menyoroti data Sensus Pertanian BPS 2023 yang mencatat lonjakan keluarga petani gurem berlahan kurang dari setengah hektare dari 14 juta menjadi hampir 17 juta dalam satu dekade terakhir. Meski mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo menurunkan harga pupuk bersubsidi 20 persen dan mematok harga gabah Rp6.500 per kilogram, ia menekankan perlunya reforma akses tanah dan penguatan koperasi.
Sektor ketenagakerjaan juga tak luput dari kritik tajamnya, mengingat rata-rata upah buruh sebesar Rp3,3 juta per bulan nyaris berimpitan dengan garis kemiskinan keluarga di angka Rp3,1 juta. Kenaikan upah minimum 6,5 persen dinilainya belum menyentuh sekitar enam dari sepuluh pekerja di sektor informal. “Mereka membutuhkan perlindungan, jaminan sosial, serta kesempatan memiliki dan mengembangkan usaha sendiri,” tegasnya.
Ia meluruskan bahwa gagasan ini berpijak pada nilai tauhid dan tradisi pergerakan Nusantara—mulai dari Nahdlatut Tujjar, pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto, hingga fatwa Munas Alim Ulama NU 2017 yang melarang monopoli tanah—bukan ideologi komunisme. Sebagai tindak lanjut nyata, ia meresmikan forum diskusi berkala bernama Majelis Ilmu yang terbuka bagi kiai, akademisi, anak muda, hingga para pengkritik lintas disiplin seperti Prof. Jimly Asshiddiqie, Prof. Vedi Hadiz, Cania Citta, dan Savic Ali.
“Sosialisme Islam adalah ruhnya, Pasal 33 dan 34 UUD 1945 adalah perintahnya, pemberdayaan adalah caranya, dan PKB adalah alat perjuangan umat dan bangsa,” pungkasnya.
sumber : PKB
