Jakarta, PR Politik – Gejolak keamanan di jalur pelayaran internasional kini mulai memukul mundur jadwal pengiriman minyak mentah menuju Tanah Air hingga puluhan hari. Di dalam negeri, ancaman kelangkaan energi kian diperparah oleh ulah oknum penyalur ilegal yang membajak alokasi bahan bakar bersubsidi hak masyarakat.
Komisi VI DPR RI mendesak PT Pertamina (Persero) segera membenahi tata kelola rantai pasok sekaligus memperketat pengawasan lapangan agar antrean panjang di stasiun pengisian tidak terus berulang.
“Sebetulnya pasokan BBM di Indonesia ini tidak akan langka kalau masyarakat bisa melaksanakan pemilihan secara benar. Karena sekarang ini banyak alokasi yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat, tetapi banyak dilakukan oleh pemain-pemain BBM ilegal,” tegas Kapoksi Gerindra Komisi VI DPR RI, Khilmi, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).
Ia memaparkan bahwa ketergantungan impor tidak terelakkan lantaran produksi minyak domestik hanya berkisar 639 ribu barel per hari, jauh di bawah kebutuhan konsumsi nasional yang menembus satu juta barel per hari. Konflik geopolitik di Selat Hormuz dan Laut Merah membuat waktu tempuh pengiriman minyak melonjak drastis dari biasanya 15 hari menjadi 45 hari.
“Biasanya pengiriman dari Hormuz ke Indonesia membutuhkan waktu sekitar 15 hari. Namun, sekarang bisa mencapai 45 hari. Artinya, ada tambahan waktu pengiriman sekitar 25 hari yang harus diantisipasi,” jelasnya.
Terkait antrean kendaraan yang sempat mengular di sejumlah SPBU di Bali, Khilmi menegaskan hal itu dipicu keterlambatan bongkar muat kapal tanker di laut selama 18 jam, bukan karena kekosongan stok. “Antrean panjang itu bukan karena BBM-nya tidak ada, tetapi karena keterlambatan distribusi. Kalau satu sepeda motor membutuhkan waktu lima menit untuk mengisi BBM, sementara ada 500 sepeda motor yang mengantre, tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang,” ungkapnya.
Meski tantangan logistik cukup berat, Khilmi memastikan cadangan energi nasional saat ini masih aman untuk mencukupi kebutuhan masyarakat selama 21 hari ke depan. Publik diimbau tidak melakukan pembelian panik (panic buying) sembari menanti evaluasi menyeluruh Pertamina atas sistem distribusi dan pengawasan BBM Pertamina di lapangan.
Kesiapan operasional dan koordinasi lintas lini dinilai menjadi kunci utama menjaga stabilitas pasokan energi nasional di tengah ketidakpastian global.
sumber : Fraksi Gerindra
