Jakarta, PR Politik – Ketidakjelasan pembagian peran antara lembaga penyelenggara statistik negara dengan pengelola kebijakan data nasional dikhawatirkan memicu konflik kewenangan serta pemborosan anggaran di tingkat birokrasi. Parlemen menuntut adanya batas tegas dalam payung hukum baru agar tata kelola informasi negara tidak berjalan tumpang tindih.
Komisi X DPR RI mendesak pihak eksekutif untuk membeberkan secara transparan konsep penyelarasan fungsi kelembagaan dalam draf revisi Undang-Undang tentang Statistik.
“Kami mohon secara transparan, Pak. Sebenarnya, pemerintah ini maunya bagaimana? Ada BPS, ada Satu Data. Ini mau diapakan? Saya minta roadmap-nya, peta jalannya seperti apa, sehingga semua bisa lega dan legawa,” tegas Ketua Komisi X DPR RI, Agung Widyantoro, saat memimpin Rapat Pembicaraan Tingkat I pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Statistik di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).
Ia menyoroti bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengantongi mandat undang-undang serta infrastruktur jaringan yang mengakar hingga ke daerah, bahkan diproyeksikan menyentuh pendampingan di tingkat kecamatan. Karena itu, Komisi X meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) merinci pola koordinasi agar kehadiran kebijakan Satu Data Indonesia tidak melahirkan duplikasi lembaga.
Selain dihadiri Panja Komisi X DPR RI, rapat pembahasan krusial mengenai pembagian wewenang BPS dan Satu Data Indonesia ini turut melibatkan perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Kementerian Hukum, serta jajaran BPS.
Lebih lanjut, Komisi X memperingatkan pemerintah agar tidak merumuskan pasal-pasal dalam RUU Statistik secara serampangan. Setiap aturan main yang dituangkan ke dalam undang-undang dituntut memiliki pijakan riset yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.
“Polri kan juga bilang penanganan kasus berdasarkan kajian-kajian metode ilmiah, tindakan tegas dan terukur. Yang di sini pun juga kami berharap diberlakukan,” ujarnya.
sumber : Fraksi Golkar
