Pimpinan Ponpes Lecehkan Santri Bermodus Pijat, DPR Tuntut Jerat Pemberatan Pidana

Pimpinan Ponpes Lecehkan Santri

Jakarta, PR Politik – Penyalahgunaan relasi kuasa di lingkungan lembaga pendidikan tidak boleh ditoleransi dengan alasan apa pun, terlebih ketika menyasar keselamatan fisik dan mental anak di bawah umur. Negara dituntut segera hadir memastikan pemulihan menyeluruh bagi para korban serta menjatuhkan sanksi maksimal tanpa perlakuan istimewa terhadap pelaku.

DPR RI mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan tindakan asusila yang melibatkan pimpinan pondok pesantren (ponpes) berinisial F terhadap tujuh santrinya di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

“Hal terpenting saat ini adalah memastikan para korban mendapatkan perlindungan maksimal dan pemulihan psikologis. Jangan sampai mereka mengalami trauma berkepanjangan akibat peristiwa ini. Negara harus hadir untuk memastikan hak-hak anak korban terpenuhi,” tegas Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Maman Imanulhaq, saat dihubungi pada Rabu (11/11).

Ia menyoroti modus kejahatan yang dilakukan dengan cara meminta santri memijat pelaku sebagai bentuk manipulasi kejiwaan terhadap anak. Ia mengingatkan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dijerat Pasal 76E juncto Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pemberatan pidana mengingat statusnya sebagai tenaga pendidik.

Selain menuntut proses hukum yang transparan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) diminta segera berkoordinasi dengan kepolisian dan pemerintah daerah untuk mengawal layanan konseling, rehabilitasi sosial, hingga pendampingan hukum ketujuh korban.

Di tengah bergulirnya proses penyidikan kasus kekerasan seksual pimpinan ponpes Pesanggrahan ini, Maman mengingatkan masyarakat agar tidak menyamaratakan kejahatan individu dengan marwah institusi pendidikan Islam secara keseluruhan.

Ia menegaskan bahwa peristiwa tersebut harus menjadi momentum evaluasi ketat guna memperkokoh sistem pengawasan internal demi menjamin ruang belajar yang aman bagi seluruh santri.

“Perbuatan ini merupakan tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai tindakan satu orang merusak nama baik dan marwah pesantren yang selama ini memiliki kontribusi besar dalam mendidik akhlak, moral, dan karakter anak-anak bangsa,” pungkasnya.

Baca Juga:  Gamal Albinsaid: Revisi UU Sisdiknas untuk Desain Anggaran Pendidikan yang Efektif

sumber : Fraksi PKB