Jakarta, PR Politik – Perumusan anggaran negara di tengah guncangan ekonomi dunia tidak boleh lagi bergantung pada sekadar intuisi pemangku kebijakan. Manipulasi data ilmiah demi membenarkan keputusan politik dinilai dapat mengancam kredibilitas fiskal dan memperlemah daya tahan APBN.
Kementerian Keuangan menegaskan bahwa setiap langkah pengelolaan keuangan negara wajib bersandar pada hasil riset yang objektif serta teruji secara akademis.
“Jangan sampai evidence-based policy yang kita inginkan berubah menjadi policy-based evidence. Jadi kita cari pembenaran, itu bukan science, itu namanya pembenaran,” tegas Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Nurkholishoh Ibnu Aman, dalam Acara Puncak Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) Tahun 2026, Rabu (11/11).
Ia memaparkan bahwa gejolak harga minyak, disrupsi rantai pasok, hingga perubahan iklim terus menekan penerimaan negara sekaligus membengkakkan kebutuhan belanja publik. Menghadapi situasi tersebut, APBN dituntut bekerja kreatif menjalankan tiga fungsi utamanya: sebagai perisai daya beli masyarakat rentan (shock absorber), motor penggerak pembangunan (agent of development), serta penjaga disiplin defisit di bawah batas aman 3 persen PDB.
“Adaptif itu bukan berubah-ubah. Adaptif itu adalah tujuannya tetap, cuma cara kita mencapai tujuan tadi itu harus kreatif, harus kita perbaiki terus-menerus,” jelasnya.
Guna melahirkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif, Kemenkeu mendesak terjalinnya kolaborasi erat antara kalangan akademisi dan para perumus aturan di pemerintahan. Pertukaran data dan gagasan diharapkan mencegah hasil penelitian berhenti sebagai tumpukan publikasi ilmiah tanpa eksekusi lapangan.
“Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang bukan hanya berdasarkan intuisi karena banyak kebijakan memang mengandalkan intuisi, tetapi juga memiliki basis bukti,” pungkasnya menutup keterangannya.
sumber : Kemenkeu
