Jakarta, PR Politik – Penangkapan pelaku kelas teri di lokasi rawan peredaran gelap tidak akan pernah cukup untuk meruntuhkan gurita bisnis narkotika di Ibu Kota. Aparat penegak hukum dituntut menyasar langsung jantung finansial sindikat dengan menyita seluruh aset kekayaan dan memutus aliran dana para bandar besar.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan bahwa langkah penyitaan aset merupakan instrumen paling mematikan guna mencegah jaringan kejahatan kembali beroperasi.
“Jangan hanya mengejar orangnya, tetapi juga telusuri dan putus sumber pendanaannya. Aset yang terbukti berasal dari kejahatan narkotika harus diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dengan begitu, negara tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga melemahkan kemampuan jaringan untuk membangun kembali bisnis ilegalnya,” jelasnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/11).
Merespons operasi gabungan di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 1 November 2026 lalu, Ibas meminta Polri, BNN, Bea Cukai, dan TNI tidak berhenti pada aksi penggerebekan semata. Koordinasi intelijen dan pertukaran data wajib diperketat secara berkelanjutan, terutama di pelabuhan laut, bandara, hingga jalur perbatasan lintas negara yang rawan menjadi pintu penyelundupan.
“Pengungkapan kasus narkotika harus ditindaklanjuti dengan membongkar keseluruhan jaringan yang berada di belakangnya. Kita tidak boleh hanya menangkap pelaku di tingkat lapangan, tetapi harus menelusuri siapa pemasoknya, siapa pengendalinya, bagaimana jalur distribusinya, serta ke mana aliran uang hasil kejahatan tersebut,” ujarnya.
Selain ketegasan hukum terhadap jaringan narkoba Kampung Bahari, Ibas mengingatkan perlunya pendekatan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan serta intervensi ekonomi bagi warga setempat. Peningkatan kualitas pendidikan, olahraga, hingga kewirausahaan dinilai krusial agar lingkungan masyarakat memiliki ketahanan diri dan tidak kembali dieksploitasi oleh sindikat barang haram.
“Negara harus hadir secara utuh. Penegakan hukum harus berjalan tegas terhadap jaringan pengedar dan bandar, sementara masyarakat, khususnya generasi muda dan mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, harus mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya,” tutupnya.
sumber : Fraksi Demokrat
