Pringgabaya, PR Politik – Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur dari Fraksi Partai NasDem, Drs. H. Fahrurrozi, menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam rangkaian kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun Anggaran 2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) 5. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Pringgabaya, Wanasaba, Suela, Sambelia, dan Sembalun.
Kegiatan reses berlangsung pada 28 Oktober hingga 2 November 2026. Agenda puncak dilaksanakan di kediaman Fahrurrozi di Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, pada Senin (2/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, total usulan masyarakat yang berhasil dihimpun mencapai sekitar Rp4,5 miliar. Sementara itu, berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan alokasi anggaran yang disepakati, dana yang tersedia diperkirakan sekitar Rp1,5 miliar. Dengan demikian, terdapat selisih kebutuhan anggaran sekitar Rp3 miliar dari keseluruhan usulan yang disampaikan masyarakat.
Menghadapi keterbatasan tersebut, Fahrurrozi mengajak masyarakat memahami kondisi keuangan daerah dan bersama-sama mencari solusi agar pembangunan tetap berjalan secara bertahap dan merata.
Ia meminta masyarakat menyesuaikan nominal usulan secara bertahap sehingga program yang diajukan dapat diprioritaskan dan direalisasikan sesuai kemampuan anggaran. Fahrurrozi juga menjelaskan bahwa usulan yang dihimpun melalui kegiatan reses tahun 2026 akan diproses pada 2027 dan direncanakan untuk direalisasikan pada 2028 sesuai siklus penganggaran daerah.
Selain menyerap aspirasi, Fahrurrozi menyampaikan sejumlah hal terkait program pemerintah dan pembangunan di daerah. Ia mengapresiasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memberikan manfaat dalam meningkatkan pemenuhan gizi dan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat.
Terkait program Koperasi Desa Merah Putih, Fahrurrozi menyampaikan bahwa di Kecamatan Pringgabaya sudah terdapat tiga desa yang memiliki koperasi tersebut. Adapun salah satu kendala bagi desa yang belum memilikinya adalah ketersediaan lahan yang layak dan strategis. Lokasi koperasi diharapkan mudah dijangkau masyarakat, tidak berada terlalu jauh dari permukiman, serta mendukung aktivitas ekonomi warga.
Fahrurrozi juga mengingatkan masyarakat agar menyampaikan usulan program sesuai dengan ketentuan dan kamus usulan pokok pikiran (Pokir) DPRD yang berlaku. Kesesuaian usulan dengan aturan tersebut diperlukan agar aspirasi masyarakat dapat diproses melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah.
Pada kesempatan itu, Fahrurrozi menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal tiga fungsi utama DPRD, yakni fungsi anggaran, fungsi pembentukan peraturan daerah, dan fungsi pengawasan. Melalui fungsi anggaran, DPRD berperan dalam pembahasan dan penetapan APBD. Sementara melalui fungsi legislasi, DPRD menjalankan peran dalam pembentukan peraturan daerah, serta melalui fungsi pengawasan memastikan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan.
Khusus dalam menjalankan fungsi pengawasan, Fahrurrozi membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan mengenai berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan. Beberapa di antaranya menyangkut ketidaksesuaian data kemiskinan berdasarkan desil serta status kepesertaan BPJS yang tidak aktif.
Aspirasi dan laporan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan tindak lanjut bersama pemerintah daerah sehingga persoalan yang dihadapi masyarakat dapat ditangani secara tepat. Melalui kegiatan reses ini, Fahrurrozi menegaskan komitmennya untuk terus menampung aspirasi masyarakat Dapil 5 Lombok Timur dan mengawal usulan pembangunan sesuai prioritas serta kemampuan anggaran daerah.
