Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, memberikan dukungan penuh terhadap langkah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI untuk menuntaskan agenda pembahasan kelayakan teknis PLBN Kaltara bersama Pemerintah Malaysia.
Dukungan tersebut ditujukan pada koordinasi kelayakan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Nawang dan PLBN Labang di Kalimantan Utara yang tercantum dalam perjanjian lintas batas Indonesia–Malaysia.
Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode yang akrab disapa Kang Aher ini menekankan bahwa tata kelola wilayah terdepan wajib menghadirkan keadilan aksesibilitas serta pertumbuhan ekonomi konkret bagi warga perbatasan.
“Pengelolaan perbatasan tidak boleh berhenti pada penetapan garis batas administratif. Negara juga harus memastikan adanya sistem pelayanan perbatasan yang memadai, konektivitas yang baik, dan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan,” ungkapnya.
Ia menggarisbawahi bahwa kajian teknis tidak boleh sebatas menilai struktur fisik konstruksi, melainkan harus bertumpu pada analisis kebutuhan mobilitas warga, konektivitas transportasi lokal, dan potensi pengawasan kedaulatan negara.
“Setiap rencana pembangunan PLBN harus memiliki dasar kajian yang jelas. Kita perlu mengetahui kebutuhan masyarakat, kondisi akses menuju lokasi, potensi pergerakan orang dan barang, serta kesiapan fasilitas pendukung. Dengan begitu, keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat optimal. Oleh karena itu, kita mendorong agar hasil kajian teknis kedua PLBN disampaikan secara transparan kepada pemangku kepentingan terkait, sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif dan dipertanggungjawabkan,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI tersebut.
Lebih jauh, ia meminta diplomasi perbatasan RI–Malaysia diperkuat melalui ketersediaan data empiris yang terintegrasi lintas kementerian.
“Pemerintah Indonesia perlu menyampaikan dasar teknis dan strategis yang kuat dalam pembahasan dengan Malaysia. Tujuannya agar setiap keputusan mengenai PLBN mempertimbangkan kepentingan nasional, kepastian pengelolaan perbatasan, serta kebutuhan masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Pembangunan perbatasan harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Infrastruktur lintas batas perlu didukung konektivitas jalan, pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi lokal. Dengan pendekatan terpadu, kawasan perbatasan tidak hanya menjadi wilayah terdepan secara geografis, tetapi juga menjadi bagian penting dari pemerataan pembangunan nasional,” paparnya.
Ia berharap BNPP RI di bawah kepemimpinan Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengevaluasi perkembangan proses negosiasi secara berkala agar agenda pembahasan kelayakan teknis PLBN Kaltara memberikan kepastian hukum dan dampak ekonomi nyata.
“Yang penting adalah memastikan setiap tahapan memiliki arah dan target yang jelas. Hasil kajian harus menjadi dasar pengambilan keputusan, koordinasi antarinstansi harus berjalan efektif, dan perkembangan pembahasan perlu dievaluasi secara berkala. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan perbatasan dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Oleh karena itu, kita berharap BNPP RI terus memperkuat koordinasi dan diplomasi dengan Pemerintah Malaysia agar pembahasan kelayakan teknis PLBN Long Nawang dan PLBN Labang memperoleh kejelasan. Upaya tersebut diharapkan menjadi bagian dari penguatan kedaulatan negara, peningkatan kualitas pengelolaan perbatasan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Utara,” pungkasnya.
sumber : Fraksi PKS
