Jakarta, PR Politik – Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Dr. Hurriyah, menyatakan bahwa Koalisi Masyarakat Sipil membuka peluang untuk memberikan dukungan terbuka bagi Partai Gelora pro perempuan pada Pemilu 2029 mendatang. Langkah tersebut ditujukan untuk mendorong penguatan keterwakilan perempuan di politik, khususnya dalam ranah legislatif.
Selain memenuhi keterwakilan perempuan di politik sebesar 30 persen, Partai Gelora diminta menempatkan seluruh calon anggota legislatif (caleg) perempuan pada nomor urut 1 sekurang-kurangnya pada 30 persen daerah pemilihan (dapil), bukan sekadar formalitas. Penegasan tersebut disampaikan Hurriyah saat menjadi narasumber dalam Rakornas Desk Verpol Pusat bersama Ketua Pemenangan Teritori (KPT) Partai Gelora akhir pekan lalu.
“Kalau Partai Gelora misalnya, punya komitmen menempatkan setidaknya 30% saja perempuan di nomor urut 1, maka Puskapol UI akan menjadi organisasi yang meng-endorse untuk memilih Partai Gelora,” katanya.
Ia menegaskan bahwa tawaran dukungan bagi Partai Gelora pro perempuan tersebut memerlukan pemenuhan Zipper System Murni (1:1), yaitu pola penempatan calon selang-seling dari urutan teratas. Menurut riset Puskapol sejak 2009, peluang keterpilihan caleg nomor urut 1 mencapai 65 persen, sehingga menempatkan caleg perempuan di nomor urut bawah secara langsung memangkas peluang mereka melenggang ke Senayan.
“Harus terapkan Zipper System Murni(1:1). Partai Gelora harus mendorong skema penempatan calon legislatif dengan pola selang-seling murni (satu perempuan, satu laki-laki) dari urutan teratas, bukan sekadar penempatan formalitas “satu di antara tiga calon” yang sering ditaruh di nomor urut bawah,” katanya.
“Karena itu menempatkan perempuan di nomor urut bawah secara langsung memangkas peluang mereka melenggang ke Senayan. Padahal perempuan pun bisa jadi panglima perang seperti Siti Aisyah, istri Rasulullah,” lanjutnya.
Selain itu, ia menyoroti belum adanya aturan komprehensif mengenai pencegahan kekerasan politik berbasis gender, yang kerap menghambat terciptanya keterwakilan perempuan di politik secara aman dan inklusif. Ia menekankan bahwa Puskapol UI siap pasang badan untuk memenangkan Partai Gelora pro perempuan jika berani mengambil komitmen tersebut.
“Sehingga muncul usulan agar regulasi menciptakan reserved seats (kursi khusus) yang memungkinkan pertarungan antarcaleg perempuan demi menjamin iklim kompetisi yang adil,” katanya.
“Puskapol UI menyatakan siap memberikan endorsement atau dukungan terbuka bagi partai politik yang berani menempatkan minimal 30 persen caleg perempuan di nomor urut 1 pada sekurang-kurangnya 30 persen daerah pemilihan,” tegasnya.
Isu kekerasan berbasis gender menurutnya masih menjadi sorotan tajam. Lebih dari 50 persen politisi perempuan dilaporkan pernah mengalami atau mendengar kekerasan politik berbasis gender, termasuk tindakan intimidasi seksual.
“Saya tidak menyebut nama dan partainya, tapi ada yang bercerita untuk mengamankan nomor pencalonannya dia harus tidur dengan petinggi partainya. Ini yang kita sebut sextortion,” ungkapnya.
“Partai dan parlemen belum menjadi ruang yang nyaman dan ramah buat perempuan. Masih penuh asap rokok, masih siul-siulan kalau perempuan masuk ruangan, itu sudah kekerasan,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Korbid Organisasi Sayap DPP Partai Gelora Ratu Ratna Damayani (Mia) menyampaikan apresiasi tinggi atas tawaran dukungan terhadap gagasan Partai Gelora pro perempuan demi mewujudkan keterwakilan perempuan di politik.
“Ini seperti memberikan peluru dan harapan kepada temen-temen, yang akan memberikan warna di parlemen. Kita akan menyampaikan rekomendasi ke pimpinan soal ini, dan kita akan membuat narasi-narasi soal keterwakilan perempuan lebih massif lagi,” katanya.
“Meski saat ini Partai Gelora sebagai partai nonparlmen, kita optimis Pemilu 2029 akan masuk parlemen. Dan kita ingin pemilu nanti, pakai sistem distrik. Siapapun yang dipilih masyarakat, karena memang kualifikasinya, kepeduliannya dan lain sebagainya,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Hurriyah menilai sistem Mixed-Member Proportional (MMP) atau proporsional campuran sebagai jalan tengah paling rasional bagi revisi UU Pemilu untuk mendukung terciptanya Partai Gelora pro perempuan dan meningkatkan keterwakilan perempuan di politik.
“Dengan demikian, partai tetap memiliki peran dalam menentukan kandidat terbaik, sekaligus memberikan kesempatan bagi pemilih untuk memilih secara lebih demokratis,” katanya.
“Dengan sistem pemilu campuran, kita bisa memperkuat partai politik dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, sehingga demokrasi kita menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan,” paparnya.
Puskapol UI pun mengingatkan agar partai nonparlemen membangun narasi representasi ketimbang politik uang pada Pemilu 2029.
“Pemilu 2029 ini pertarungan David versus Goliath. Kalau strateginya tebar duit seperti partai besar, Partai Gelora tidak akan menang. Caranya adalah membangun representasi politik, bikin pemilih jatuh hati, bukan cuma naksir karena duit,” pungkasnya.
sumber : Partai Gelora
