Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru’yat, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan skema digitalisasi melalui marketplace dalam pengadaan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar memberikan manfaat nyata serta memperluas akses pasar bagi para petani, peternak, dan pelaku usaha lokal.
Ia menilai bahwa penerapan sistem digitalisasi pengadaan pada dasarnya merupakan langkah positif untuk mengerek efisiensi dan transparansi. Namun, ia mengingatkan agar perancangan platform tersebut tidak justru menguntungkan atau didominasi oleh korporasi pemasok skala besar semata.
“Marketplace MBG harus membuka kesempatan yang adil bagi petani, peternak, nelayan, UMKM, dan koperasi di daerah. Jangan sampai digitalisasi justru membuat pengadaan semakin terkonsentrasi pada pemasok tertentu,” kata Ru’yat di Jakarta, Selasa (15/9).
Ia menggarisbawahi bahwa tingginya volume kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG seharusnya dijadikan ceruk peluang emas dalam menguatkan sentra produksi pangan di tingkat daerah. Oleh karena itu, pemerintah dituntut menjamin adanya rantai pasok langsung yang menghubungkan unit dapur penyedia MBG dengan para produsen di wilayah sekitarnya.
“Jangan sampai sentra produksi bahan baku lokal berada di satu sisi, sementara pengadaan justru dikuasai pemasok bermodal besar dari luar daerah. Kalau itu terjadi, manfaat ekonomi MBG tidak optimal dirasakan masyarakat setempat,” ujarnya.
Guna mencegah munculnya monopoli pengadaan, ia mendesak BGN merumuskan mekanisme marketplace dengan kriteria persyaratan yang proporsional, keterbukaan informasi publik, standar mutu yang rasional, serta iklim persaingan yang sehat bagi seluruh penggiat usaha daerah.
“Yang perlu dibangun adalah ekosistem pengadaan yang transparan dan kompetitif. Kualitas dan keamanan pangan tetap menjadi syarat utama, tetapi kapasitas pelaku usaha lokal juga harus diberi ruang untuk berkembang,” katanya.
“MBG harus memberi manfaat ganda: memenuhi kebutuhan gizi anak dan menggerakkan ekonomi lokal. Marketplace jangan menjadi pintu masuk konsentrasi pengadaan, tetapi menjadi pintu terbukanya pasar bagi masyarakat daerah,” pungkasnya.
sumber : Fraksi PKS
