Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, meminta agar Koperasi Merah Putih (KMP) mengadopsi konteks lokalitas agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
“Aspek lokalitas atau tema lokal sangat penting dalam pengembangan Koperasi Merah Putih karena koperasi menjadi memiliki konteks dan relevansi dengan kebutuhan masyarakat setempat. Tidak bisa diseragamkan,” jelas Gobel saat berdialog dengan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Gobel mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menargetkan pembentukan 80 ribu KMP di seluruh Indonesia sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi desa dan memberdayakan masyarakat kelas bawah. Ia pun menyoroti beberapa program pemerintah yang dirancang masuk ke dalam KMP, seperti distribusi gas bersubsidi serta penyediaan bibit dan pupuk pertanian. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kemampuan KMP mengakomodasi kearifan lokal di masing-masing daerah.
“Misalnya ada desa penghasil kacang tanah dan masyarakat juga pengrajin usaha olahan kacang tanah. Maka KMP harus menjadi bagian dari pengembangan usaha kacang tanah di desa tersebut. Di Gorontalo ada desa-desa dengan ciri khas kegiatan usaha masing-masing,” ujar anggota DPR dari Daerah Pemilihan Gorontalo itu.
Ia juga mencontohkan potensi lain seperti pengembangan usaha pengolahan pisang atau air kemasan di wilayah yang cocok untuk pisang atau memiliki kendala dalam mendapatkan air tanah, seperti di daerah bebatuan maupun pulau-pulau terpencil. Menurut Gobel, keragaman kondisi desa di Indonesia menuntut kebijakan yang kontekstual dan tidak seragam.
“Atau bisa pula untuk usaha air kemasan atau air isi ulang karena suatu daerah kesulitan mendapatkan air tanah, sehingga harus dibuatkan sumur bawah tanah dengan kedalaman tertentu. Hal ini terjadi di daerah berbatu atau di pulau terpencil. Hal-hal seperti ini harus menjadi pertimbangan dalam pengembangan KMP. Desa di Indonesia itu kondisinya sangat beragam,” katanya.
Lebih lanjut, Gobel menegaskan bahwa KMP tidak bisa berjalan sendiri. Ia menekankan pentingnya dukungan dari kementerian atau lembaga pemerintah lainnya agar koperasi bisa bertahan dan berkembang.
“Tanpa ekosistem yang menopang maka koperasi akan sangat sulit untuk survive. Jadi KMP butuh dukungan ekosistem. Kementerian Koperasi tidak bisa jalan sendiri tapi harus bersama-sama dengan kementerian dan lembaga pemerintah yang lain,” katanya.
Ia mencontohkan, untuk persoalan air bawah tanah, dibutuhkan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
Gobel menyampaikan pandangan tersebut berdasarkan pengalamannya dalam membina koperasi di lingkungan Gobel Group maupun di daerah pemilihannya di Gorontalo. Dalam kapasitasnya sebagai pimpinan perusahaan dan legislator, ia turut serta membangun koperasi karyawan dan koperasi masyarakat dengan tidak hanya memberikan modal, tetapi juga membangun ekosistem pendukung.
“Untuk koperasi petani tak hanya memenuhi kebutuhan bibit, pupuk, dan obat-obatan pertanian, tapi juga menjadi bengkel traktor pertanian,” katanya.
Ia menilai bahwa membangun koperasi bukanlah tugas yang mudah, mengingat koperasi adalah bentuk usaha bersama yang harus tumbuh dari bawah dan sesuai kebutuhan masyarakat. Namun, perkembangan koperasi di Indonesia dinilai lambat dan kalah bersaing dengan usaha swasta.
“Jadi sudah tepat jika pemerintah turun tangan. Namun jangan sampai bersifat top down. Tetap harus sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat. Di sinilah seninya. Walau dalam jumlah terbatas, saya memiliki pengalaman dalam membantu koperasi karyawan maupun koperasi petani,” pungkasnya.
Sumber: fraksinasdem.org
