Ketapang, PR Politik – Anggota Komisi V DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie, menyoroti luasnya wilayah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang dinilainya memiliki potensi besar di sektor pertambangan namun masih menghadapi persoalan infrastruktur dasar, terutama jalan kabupaten dan provinsi yang belum tertangani dengan optimal.
“Jalan kabupaten dan jalan provinsi yang ada di sini memang belum tertangani dengan baik, karena memang luas wilayahnya dan sebab kondisi kemampuan keuangan daerahnya. Kita memohon kepada pemerintah pusat untuk dapat memberikan alokasi anggaran yang lebih, baik itu dana Inpres maupun transfer daerahnya, untuk bisa lebih ditingkatkan,” ucap Syarief kepada Parlementaria di sela-sela kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Sabtu (21/6/2025).
Ia turut mengapresiasi usulan Bupati Ketapang yang berinisiatif melibatkan para pelaku usaha dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR). Syarief menilai langkah tersebut akan sangat membantu, terutama dalam mengurangi ketergantungan terhadap anggaran negara.
“Saya kira hal itu akan memberikan manfaat. Kalau dari dana CSR-nya bisa dibantu dalam rangka mendukung infrastruktur di daerah ini, maka akan memberikan manfaat yang cukup besar. Bisa mengurangi beberapa ruas jalan yang ketergantungan dengan uang negara, baik APBD dan APBN,” ujarnya.
Lebih lanjut, Syarief menyatakan bahwa Komisi V DPR RI akan mendorong agar pemerintah pusat dapat mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan pembiayaan jalan daerah, meski secara kewenangan seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Jalan daerah memang menjadi kewenangan pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten. Tetapi Komisi V akan mendorong supaya ada kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan undang-undang jalan ini. Kalau bisa pemerintah pusat dapat membiayai jalan-jalan kabupaten atau provinsi. Kita akan dorong lebih ke arah itu,” kata Syarief.
Ia juga menegaskan pentingnya Kabupaten Ketapang untuk mendapatkan alokasi dana yang lebih besar dari transfer daerah. Hal ini, menurutnya, menjadi bagian dari perjuangan Komisi V DPR RI demi mendukung pembangunan infrastruktur di daerah.
Terkait rencana pengembangan Bandara Rahadi Oesman, Syarief menyebutkan perlunya penambahan panjang landasan pacu (runway) agar bandara tersebut bisa melayani pesawat yang lebih besar. Ia mengapresiasi kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan lahan untuk perluasan bandara.
“Pemerintah daerahnya sudah sanggup untuk menyediakan lahan, sehingga itu meringankan beban pemerintah pusat. Tinggal bagaimana pemerintah pusat bisa menjadikan Ketapang sebagai salah satu skala prioritas dalam rangka untuk memperpanjang runway-nya itu,” tutup Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Sumber: fraksinasdem.org
