Nanang Samodra: Relaksasi Ekspor Tambang Tidak Berdampak Langsung pada Kesejahteraan Masyarakat

Mataram, PR Politik — Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) II, H. Nanang Samodra, menanggapi permintaan Pemerintah Provinsi NTB kepada pemerintah pusat terkait relaksasi kebijakan ekspor konsentrat tambang yang diajukan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Politisi Partai Demokrat itu menilai bahwa kebijakan larangan ekspor tambang sejatinya tidak memiliki pengaruh langsung […]
Netty Prasetiyani Soroti Lonjakan Kasus Sifilis: Negara Harus Perkuat Perlindungan Kesehatan Reproduksi

Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menyampaikan keprihatinan mendalam atas tingginya angka kasus sifilis di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, tercatat lebih dari 23 ribu kasus sifilis terjadi sepanjang tahun 2024. Sifilis merupakan infeksi menular seksual (IMS) yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, dan ditularkan melalui […]
Ida Fauziyah Sosialisasikan UU No. 2 Tahun 2024: Kunci Jakarta Menuju Kota Global adalah SDM Unggul

Jakarta, PR Politik – Anggota DPR RI Ida Fauziyah menegaskan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi utama dalam mewujudkan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional sekaligus kota global. Pernyataan ini ia sampaikan dalam acara bertajuk Berani Berdaya dengan tema Talenta Lokal, Daya Saing Global, yang digelar di Jakarta Selatan pada Sabtu, 21 Juni 2025. […]
Syarief Abdullah Alkadrie Minta Pemerintah Pusat Prioritaskan Infrastruktur Ketapang

Ketapang, PR Politik – Anggota Komisi V DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie, menyoroti luasnya wilayah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang dinilainya memiliki potensi besar di sektor pertambangan namun masih menghadapi persoalan infrastruktur dasar, terutama jalan kabupaten dan provinsi yang belum tertangani dengan optimal. “Jalan kabupaten dan jalan provinsi yang ada di sini memang belum tertangani […]
Bahtra Banong Soroti Kebijakan WFA ASN: Perlu Pengawasan Ketat dan Infrastruktur Merata

Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menanggapi kebijakan baru pemerintah yang memungkinkan aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA). Ia mengingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi menurunkan kedisiplinan kerja ASN jika tidak diiringi dengan sistem pengawasan yang ketat dan indikator kinerja yang objektif. […]