Jakarta, PR Politik – Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizami Karsayuda, menyampaikan apresiasi atas keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan empat pulau sengketa menjadi bagian dari wilayah administratif Provinsi Aceh. Langkah tersebut dinilainya sebagai keputusan tepat yang berpijak pada kepastian hukum dan memperkuat integrasi nasional.
Empat pulau yang dimaksud yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Keempatnya sebelumnya menjadi objek sengketa batas wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
“Sejak awal Komisi II DPR memberikan dukungan penuh kepada Presiden untuk menyelesaikan polemik ini secara konstitusional. Kami menilai keputusan tersebut didasarkan pada dokumen geografis, historis, sosiologis, serta ketentuan hukum, terutama yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh,” ujar Rifqi, sapaan akrab Rifqinizami, di Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Ia menambahkan bahwa penetapan ini tidak hanya memberi kejelasan administratif, tetapi juga berkontribusi meredam potensi konflik antardaerah dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan sengketa wilayah secara adil dan menjaga stabilitas nasional,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Lebih lanjut, Rifqi mengungkapkan bahwa Komisi II DPR RI juga tengah menyiapkan langkah strategis untuk merapikan batas wilayah di seluruh Indonesia. Dari 545 wilayah administratif yang ada, masih banyak yang memerlukan kejelasan titik koordinat secara hukum.
“Kami akan menyelesaikan seluruh regulasi terkait batas provinsi, kabupaten, dan kota agar tidak terjadi lagi tumpang tindih wilayah,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa keputusan Presiden didasarkan pada laporan dari Kementerian Dalam Negeri dan dokumen resmi yang dimiliki pemerintah.
“Keempat pulau tersebut secara administrasi masuk wilayah Provinsi Aceh,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Sumber: fraksinasdem.org
