Jakarta, PR Politik – Polemik mengenai tunggakan pembayaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) antara penyedia katering dan yayasan pengelola di Kalibata, Jakarta Selatan, mendapat perhatian dari Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin. Ia menilai bahwa masalah tunggakan tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian Badan Gizi Nasional (BGN).
“Ini saya tidak sedang membela BGN ya, ini pandangan obyektif saya ya. Khusus kasus SPPG di Kalibata itu, yang trouble Yayasannya. BGN sudah menunaikan kewajibannya membayar kebutuhan MBG ke yayasan sesuai ketentuan yang ada. Tapi yayasan tidak membayarkan ke mitranyai,” kata Zainul di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/4/2025).
Zainul menjelaskan bahwa kolaborasi antara BGN dengan yayasan sebagai penyelenggara SPPG telah berjalan sesuai prosedur. Namun, ia menduga yayasan tersebut mengalami keterbatasan modal atau infrastruktur, yang menyebabkan keterlibatan pihak ketiga.
“BGN hanya bermitra dengan yayasan. Persoalan terjadi ketika yayasan gagal memenuhi kewajibannya ke penyedia layanan. Ini harus jadi pembelajaran bersama,” ujarnya.
Zainul juga menyoroti pentingnya peran pengawas di setiap SPPG, yang terdiri dari ahli keuangan, manajer dapur, dan ahli gizi. Ia meminta agar mereka lebih proaktif dalam memantau hubungan yayasan dengan supplier dan segera melaporkan adanya indikasi keterlambatan pembayaran ke BGN sebelum tunggakan menjadi masalah yang lebih besar.
“Mereka (tiga orang pengawas) ini tiap hari berkantor di SPPG, pelaku dalam proses MBG di dapur, harusnya segera melapor ke BGN ketika misalnya terjadi penumpukan tunggakan dari Yayasan ke mitranya,” tambahnya.
Meski menghadapi tantangan, Zainul mengapresiasi progres positif yang dicapai oleh program MBG. Lebih dari 1.000 dapur telah beroperasi dan lebih dari 3 juta penerima manfaat telah merasakan dampak positifnya. “Ini progres menggembirakan dari salah satu program unggulan pemerintah,” pungkasnya.
Sumber: fraksipkb.com
