Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan komitmen DPR RI untuk memastikan kesiapan infrastruktur utama di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, mulai dari bandara hingga hunian bagi TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN).
“Ditanya soal kesiapannya, semuanya kalau memang siap dilanjutkan, berkantor di sana. Nanti kita akan lihat,” ujar Saan usai Rapat Paripurna DPR ke-25 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025).
Dalam rapat konsultasi bersama Otorita IKN, DPR menerima dua usulan penting yang menjadi perhatian bersama. Pertama adalah permintaan perubahan status bandara di kawasan IKN dari VVIP menjadi bandara umum. Kedua, menyangkut infrastruktur hunian bagi para aparat negara.
“Tadi ada rapat konsultasi atas permintaan dari Kepala Otorita IKN. Dia minta dua hal saja. Pertama perubahan status bandara di IKN dari VVIP menjadi bandara umum, dan soal itu DPR tidak keberatan dan akan meninjaunya,” jelas politisi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta) itu.
Terkait permintaan kedua, Saan menjelaskan bahwa DPR juga akan mencermati kebutuhan luas hunian untuk TNI, Polri, ASN, hingga pejabat negara. Menurutnya, ada dua tipe hunian yang menjadi pertimbangan, yakni rumah susun dan rumah tapak.
“Nah untuk luasan itu kita akan lihat dulu situasinya seperti apa luasannya. Kan ada dua tipe. Pertama, soal rumah susun. Kedua, rumah tapak. Jadi itu yang akan kita lihat,” pungkasnya.
Pernyataan ini menunjukkan dukungan penuh DPR terhadap keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara, termasuk penataan fasilitas vital yang dibutuhkan agar transisi ibu kota berjalan lancar dan sesuai harapan.
