Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menyampaikan rasa duka cita mendalam atas wafatnya seorang dokter muda di Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni, yang diduga dipicu oleh tindakan intimidasi saat menjalankan tugas. Netty menegaskan, tragedi memilukan ini harus menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk memperkuat sistem perlindungan bagi tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga medis di tanah air.
Pernyataan tersebut dilontarkan Netty dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-22 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025/2026 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6).
“Secara pribadi dan atas nama Fraksi PKS, kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas berpulangnya salah satu dokter terbaik di Nusa Tenggara Timur, yaitu Dokter Eliza (Icha). Semoga almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” ujarnya di hadapan awak media.
Ia menggarisbawahi bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak boleh hanya terpaku pada pembangunan infrastruktur fisik fasilitas kesehatan. Faktor keselamatan dan jaminan kesejahteraan para nakes yang berdiri sebagai garda terdepan pelayanan publik wajib menjadi prioritas utama.
“Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang bisa membangun rumah sakit, tetapi juga bangsa yang mampu memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis,” tegas legislator PKS tersebut.
Lebih lanjut, ia mendesak Kemenkes untuk memberikan atensi khusus berupa pengamanan ketat kepada nakes, peserta didik klinis, serta dokter yang ditempatkan pada kluster-kluster rawan konflik maupun unit darurat dengan tensi kerja tinggi.
“Mereka bukan sekadar menjalankan profesinya, tetapi sedang menjaga amanah, martabat, dan keselamatan manusia. Karena itu negara wajib hadir memberikan perlindungan,” imbuhnya.
Terkait kematian dr. Eliza, ia meminta dengan tegas agar Kemenkes segera menurunkan tim independen untuk melakukan investigasi menyeluruh. Langkah hukum dan administratif ini diperlukan agar kasus tidak menguap begitu saja tanpa adanya evaluasi sistemik.
“Saya meminta Kementerian Kesehatan melakukan investigasi secara menyeluruh. Ini adalah alarm keras yang sudah berkali-kali terjadi. Kalau tidak ditangani secara tuntas, saya khawatir akan mengganggu sistem ketahanan kesehatan nasional kita,” tukasnya secara lugas.
Di akhir pernyataannya, ia mengingatkan bahwa Indonesia saat ini masih tertatih-tatih dalam menyelesaikan persoalan ketimpangan distribusi dokter spesialis maupun dokter umum di wilayah perifer seperti NTT. Oleh sebab itu, kehilangan satu talenta medis akibat buruknya ekosistem kerja merupakan kerugian masif bagi ketahanan kesehatan nasional.
“Sudah saatnya pemerintah memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kesehatan kita, agar kita benar-benar memiliki sistem ketahanan kesehatan nasional yang kuat,” pungkasnya mengakhiri laporannya.
sumber : Fraksi PKS
