Garut, PR Politik – Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan duka cita yang mendalam atas peristiwa tragis yang terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Sebanyak 13 orang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden ledakan saat kegiatan pemusnahan amunisi kedaluwarsa oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).
“Saya pribadi dan atas nama keluarga besar PKS menyampaikan duka mendalam kepada keluarga para korban. Ini tragedi kemanusiaan yang sangat menyedihkan,” ujar Habib Aboe Bakar dalam keterangannya kepada media, Senin (12/05).
Habib Aboe Bakar menilai, kejadian seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi jika prosedur tetap (SOP) diterapkan secara ketat dan disiplin. Ia menyoroti pentingnya keamanan dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan bahan peledak maupun amunisi aktif.
“Pemusnahan amunisi, apalagi yang tidak layak atau sudah kedaluwarsa, adalah kegiatan dengan risiko tinggi. Maka sudah seharusnya dilakukan dengan standar operasional yang ketat, profesional, dan diawasi oleh unit yang berkompeten,” tegasnya.
Lebih jauh, Habib Aboe Bakar mendesak agar Markas Besar (Mabes) TNI segera melakukan audit menyeluruh serta investigasi terhadap insiden tersebut. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama agar kejadian serupa tidak terulang.
“Saya mendorong Mabes TNI untuk segera melakukan audit menyeluruh atas insiden ini, termasuk mengevaluasi SOP yang digunakan serta mengidentifikasi jika ada kelalaian atau pelanggaran prosedur. Ini bukan hanya soal tanggung jawab, tapi juga soal kepercayaan publik terhadap institusi negara,” imbuhnya.
Ia juga menekankan pentingnya perhatian dari negara kepada para korban dan keluarga yang terdampak atas musibah ini.
“Jangan biarkan mereka merasa sendiri. Negara harus hadir, memberikan santunan, pendampingan, dan dukungan psikologis kepada para keluarga korban,” pungkasnya.
PKS menyerukan kepada seluruh pihak agar menjadikan insiden ini sebagai pelajaran penting dalam upaya meningkatkan manajemen risiko kegiatan militer di wilayah sipil. Partai tersebut juga menekankan perlunya memperkuat budaya keselamatan dalam pelaksanaan setiap tugas lapangan yang melibatkan unsur militer.
