Surabaya, PR Politik – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sudjatmiko, mendorong agar informasi serta peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tidak sekadar berhenti sebagai tumpukan data, melainkan ditransformasikan menjadi dasar pengambilan kebijakan guna melindungi masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Sudjatmiko saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Stasiun BMKG Juanda, Surabaya, Jumat (28/8). Dalam peninjauan itu, Komisi V mengevaluasi kesiapan operasional BMKG sekaligus mengurai persoalan keselamatan transportasi serta mitigasi menghadapi dinamika cuaca ekstrem dan perubahan iklim.
Ia menyampaikan bahwa keandalan BMKG dalam menyediakan informasi cuaca dan peringatan dini memegang peranan krusial di tengah meningkatnya risiko ancaman iklim. Oleh karena itu, seluruh hasil pemantauan BMKG wajib terhubung langsung dengan langkah eksekusi pemerintah di lapangan.
“Informasi cuaca dan peringatan dini jangan berhenti sebagai data. Informasi tersebut harus menjadi dasar pengambilan keputusan, terutama ketika menyangkut keselamatan masyarakat dan pengguna transportasi,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Komisi V memberikan apresiasi atas penguatan kapasitas teknologi BMKG yang telah diakui dunia internasional melalui penghargaan World Meteorological Organization (WMO).
Salah satu isu spesifik yang menjadi sorotan utama adalah potensi ancaman angin kencang di lintasan Jembatan Suramadu. Sudjatmiko mendorong dirumuskannya protokol tetap (protap) yang jelas antara BMKG, pemerintah daerah, dan instansi kepolisian guna mengatur skema lalu lintas saat cuaca ekstrem melanda kawasan tersebut.
“Kalau BMKG sudah memberikan peringatan bahwa kondisi cuaca membahayakan, harus ada protokol yang jelas. Jangan sampai informasi sudah tersedia, tetapi pengguna jalan tetap masuk ke kawasan yang berisiko,” katanya.
Untuk mengoptimalkan sistem komunikasi darurat, Komisi V merencanakan pengadaan papan informasi digital (Variable Message Sign/VMS) di area Suramadu.
Selain persoalan darat, ia menumpahkan perhatian pada keselamatan armada laut. Ia menyoroti maraknya praktek angkutan barang bermuatan berlebih (ODOL) hingga 60 ton yang mengancam stabilitas kapal, serta temuan rusaknya fasilitas pemadam kebakaran (fixed fire pump) pada armada penyeberangan.
“Keselamatan tidak boleh dikompromikan. Kapal yang peralatan keselamatan dasarnya tidak berfungsi harus diperiksa dan tidak boleh dipaksakan berangkat sebelum memenuhi persyaratan,” tegasnya.
Sebagai penutup, ia meminta BMKG memperkuat proyeksi data iklim jangka panjang (5 hingga 100 tahun) guna menjadi pijakan pembuatan infrastruktur tahan bencana, sekaligus menginstruksikan integrasi lintas sektoral untuk menghadapi dampak kekeringan El Nino.
“Kita ingin BMKG semakin kuat dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Peringatan dini harus diikuti tindakan nyata. Jangan sampai kita baru bergerak setelah terjadi kecelakaan atau bencana. Dengan data yang kuat, koordinasi yang baik, dan respons yang cepat, kita bisa mencegah risiko sebelum menjadi persoalan yang lebih besar,” pungkasnya.
sumber : Fraksi PKB
