Pelalawan, PR Politik – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bergerak cepat memperkuat arsitektur mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penerapan tata kelola air yang inklusif. Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, memimpin langsung peninjauan sistem berbagi air (water sharing) serta infrastruktur pemantauan emisi berbasis sains di area operasional PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Langkah taktis ini menjadi bukti nyata komitmen kuat otoritas lingkungan dalam menjaga hidrologi gambut nasional sekaligus menekan pelepasan emisi gas rumah kaca (GRK).
Ia menegaskan bahwa kunci utama pencegahan karhutla jangka panjang tidak boleh lagi terjebak pada ego sektoral. Integrasi pengelolaan air wajib dilakukan secara adil dan meluas, sehingga tidak hanya berfokus pada area konsesi korporasi saja, melainkan menyentuh lahan pertanian milik masyarakat di sekitarnya.
“Kita melihat mitigasi bencana kebakaran lahan, kolaborasi antara korporasi dengan masyarakat. Dan hari ini kita melihat juga bagaimana yang pertama tadi, yaitu water sharing dengan masyarakat, supaya memastikan gambut-gambut atau lahan gambut ini terairi tidak hanya pada kawasan konsesi, tetapi juga pada kawasan masyarakat. Itu yang terjadi,” ujarnya di sela-sela peninjauan lapangan.
Dalam operasionalisasinya di lapangan, sistem pengelolaan tata air gambut tersebut dieksekusi melalui pembagian zona berdasarkan keseragaman elevasi lahan. Infrastruktur hidrologi berupa pembangunan dan pemeliharaan sekat kanal (canal blocking) serta pemantauan tinggi muka air terus disempurnakan secara kontinyu. Langkah ini diambil untuk mengunci kondisi kubah gambut agar tetap basah dan lembap, sehingga risiko karhutla dapat ditekan seminimal mungkin.
Sebagai otoritas tertinggi penanggung jawab lingkungan hidup, KLH/BPLH juga memberikan perhatian khusus pada aspek transparansi dan keterbukaan data ilmiah dalam mitigasi perubahan iklim global. Di lokasi, rombongan kementerian membedah fungsi operasional menara pemantauan GRK mutakhir yang bekerja mendeteksi laju aliran karbon dioksida () dan metana (). Pasokan data hidrologi dan emisi yang dikumpulkan secara waktu nyata (real-time) ini menjadi basis informasi strategis bagi KLH/BPLH dalam merumuskan draf kebijakan pengelolaan lahan yang berkelanjutan.
“RAPP berkomitmen untuk terus mengambil bagian dalam mendukung agenda lingkungan nasional, termasuk melalui pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan dan upaya pencegahan kebakaran. Kami juga mendukung upaya pengembangan riset dan ilmu pengetahuan Indonesia di bidang pengelolaan lahan gambut tropis, termasuk pengukuran emisi, sebagai landasan bagi kebijakan dan praktik pengelolaan yang berbasis sains,” urainya memaparkan kontribusi korporasinya.
Tak hanya berfokus pada mitigasi ancaman kebakaran di daratan, kunjungan kerja KLH/BPLH ini juga menyoroti akselerasi transisi energi bersih di tingkat tapak. Tim kementerian meninjau langsung instalasi megaproyek panel surya berkapasitas total 50 MW. Uniknya, proyek energi terbarukan ini memanfaatkan area tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang telah ditutup, sebuah langkah cerdas optimalisasi lahan telantar yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Melalui bauran integrasi antara tata kelola air, pemantauan emisi berbasis sains siber, dan lompatan ke energi bersih, KLH/BPLH optimistis Indonesia mampu memenuhi target penurunan emisi karbon secara global.
Menutup laporannya, strategi perlindungan gambut yang transparan, akuntabel, serta bersih dari hambatan birokrasi kaku ini diproyeksikan andal mengamankan tingkat kepercayaan (public trust) masyarakat, sekaligus membentengi warga Sumatra dari ancaman bencana kabut asap karhutla di masa mendatang.
sumber : Kemenlh RI
