Jakarta, PR Politik – Sekretaris Jenderal Partai Golkar yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, memberikan tanggapan atas usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengenai penguatan pendidikan dan pelatihan kader sebelum diusung sebagai calon kepala daerah. Sarmuji menilai langkah pembinaan memang positif, tetapi belum menyentuh inti masalah yang memicu maraknya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap para kepala daerah.
Menurutnya, akar persoalan sesungguhnya bersumber dari tingginya beban biaya politik dalam sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung saat ini. Oleh karena itu, pembenahan tidak akan efektif jika hanya bertumpu pada pembinaan internal kader tanpa mengoreksi arsitektur sistem yang memicu pembengkakan ongkos politik tersebut.
“Problem ini bisa selesai kalau kita mau jujur pada diri sendiri. Sebenarnya hampir semua mengakui bahwa akar persoalan pada biaya politik yang mahal dengan sistem pemilukada sekarang,” katanya kepada wartawan, Jumat (31/7).
Ia mengibaratkan penanganan kasus korupsi kepala daerah saat ini seperti pemberian obat yang salah karena mengabaikan hasil diagnosis utama. Tanpa keberanian menyelesaikan akar masalahnya, siklus pelanggaran hukum dan tindak pidana korupsi dinilai akan terus berulang.
“Tapi begitu bicara solusi, sebagian dari kita tidak menengok lagi akar persoalannya. Ibarat memberikan obat tapi tidak mengacu pada diagnosis yang benar dan diyakini. Kalau kita tidak jujur pada apa yang kita rasakan, sampai kapan pun persoalan akan terus berulang,” ujarnya.
Ia memaparkan bahwa Partai Golkar secara konsisten telah menjalankan fungsi pembinaan terhadap para kepala daerah yang diusung, baik berupa imbauan, pengarahan teknis, hingga instruksi tegas untuk menjauhi tindakan koruptif. Namun, seluruh langkah preventif tersebut dinilai tetap memiliki keterbatasan selama regulasi hukumnya belum dibenahi dari hulu.
“Berkali-kali imbauan, briefing, instruksi sudah dilakukan oleh masing-masing partai. Tapi apakah selesai dengan itu? Saya rasa tidak, jika akar persoalannya tidak disentuh,” tegasnya.
Atas dasar itu, ia mendorong agar agenda revisi Undang-Undang Pilkada dijadikan momentum strategis oleh pembentuk undang-undang untuk merombak sistem kontestasi politik agar lebih efisien dan menekan biaya politik secara signifikan.
“Sangat perlu diatur dalam pembahasan RUU Pilkada,” tambahnya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengusulkan agar partai politik memperkuat kaderisasi melalui sekolah partai sebelum mendaftarkan calon kepala daerah. Tito menilai peningkatan kapasitas calon pemimpin daerah sangat krusial demi mewujudkan tata kelola birokrasi dan keuangan yang bersih.
Ia juga menyinggung fleksibilitas mekanisme pemilihan dalam konstitusi yang membuka peluang penyesuaian regulasi melalui RUU Pilkada, baik secara langsung maupun melalui perwakilan di DPRD.
“Wah, ini mancing-mancing ini. Itu kita serahkan kepada pembuat undang-undang ya, apakah mau mau melalui DPRD, nggak dilarang loh oleh konstitusi. Tinggal mengubah Undang-Undang Pilkada saja. Konstitusi kita hanya mengatakan dipilih secara demokratis. Demokratis bisa langsung, bisa perwakilan,” katanya di DPR.
Ia juga menawarkan skema kolaborasi antara Kemendagri dan KPK untuk memberikan pembekalan materi mengenai tata kelola APBD serta pembinaan birokrasi kepada para calon sebelum masuk ke arena Pilkada.
“Untuk begitu dia mendorong calon ya, sebelum mendorong calon tolonglah dibuat pelatihan dulu. Mungkin bimbingan teknis, kami siap untuk diundang, Kemendagri, KPK atau yang lain-lain supaya dia ngerti mengenai birokrasi, bagaimana mengatur keuangan, membuat APBD, bisa kita sampaikan. Supaya nggak dibohongin sama stafnya,” ungkapnya.
Ia mengakui bahwa ruang pemerintah dalam membina kepala daerah yang memegang jabatan politik cukup terbatas karena mereka dipilih langsung oleh rakyat, berbeda dengan mekanisme pengangkatan pejabat karir di institusi birokrasi atau kepolisian.
“Rekrutmen kepala daerah ini kan melalui Pilkada. Beda kalau saya dulu kan pernah Kapolri. Itu kapolres, kapolda saya tunjuk. Pagi saya tunjuk, sorenya saya ganti bisa. Pilkada nggak bisa, ini kan pilkada kan dipilih oleh rakyat,” tutupnya.
sumber : Fraksi Golkar
