Jakarta, PR Politik – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mulai menyusun konsep strategis dua peta jalan besar terkait iklim global. Langkah ini mencakup Peta Jalan Transisi dari Bahan Bakar Fosil (Transition Away from Fossil Fuel/TAFF) serta Peta Jalan Pengurangan Deforestasi dan Degradasi Hutan menuju tahun 2030.
Penyusunan ini dilakukan melalui dialog intensif selama dua hari, yakni pada 12-13 Maret 2026, dengan melibatkan akademisi, organisasi masyarakat sipil (CSO), dan pakar lintas sektor. Inisiatif ini merupakan respons langsung terhadap undangan Brasil selaku Presidensi COP30 untuk memberikan masukan terhadap agenda iklim global yang akan dibawa ke konferensi internasional mendatang.
Direktur Mobilisasi Sumber Daya Perubahan Iklim KLH/BPLH, Irawan Asaad, menjelaskan urgensi keterlibatan Indonesia dalam proses ini.
“Dialog ini merupakan respons atas surat Brazil selaku Presidensi COP30 yang mengundang kontribusi input Para Pihak dalam proses penyusunan kedua Peta Jalan yang diinisiasi Presidensi COP30 sebagai tindak lanjut COP30 di Belém, Brazil tahun 2025 lalu,” ungkapnya.
Dalam penyusunan Peta Jalan TAFF, Indonesia memberikan catatan tegas bahwa transisi menuju ekonomi bebas bahan bakar fosil harus dilakukan secara adil, tertata, dan merata. Pemerintah menekankan bahwa tidak ada formula tunggal yang berlaku universal (one fits for all), sehingga proses transisi harus mempertimbangkan kondisi nasional (nationally determined).
Hal serupa juga ditekankan pada sektor kehutanan. Indonesia mendorong aksi yang dipercepat (accelerated actions) dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, namun tetap dengan mengedepankan kepentingan kedaulatan energi dan kondisi spesifik sektor kehutanan nasional.
Sebagai tindak lanjut, KLH/BPLH akan bersinergi dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan untuk mematangkan draf dokumen tersebut. Hasil akhir dari peta jalan ini akan menjadi landasan posisi tawar Indonesia pada COP31 UNFCCC yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026 di Antalya, Turki.
Dialog strategis ini turut menghadirkan narasumber dari Bappenas, Universitas Indonesia, IPB, serta pakar iklim seperti Laksmi Dhewanthie dan Emma Rachmawaty. Keterlibatan lembaga seperti IESR, WWF Indonesia, hingga ICEL menunjukkan upaya pemerintah dalam membangun kebijakan yang inklusif dan berbasis data ilmiah.
Melalui peta jalan ini, Indonesia berkomitmen untuk tetap berkontribusi pada target iklim dunia tanpa mengorbankan stabilitas pembangunan dan kesejahteraan nasional.
sumber : Kemenlh RI
