Siak, PR Politik – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, memimpin langsung kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Jumat (25/7/2025). Kunjungan ini bertujuan menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menjajaki potensi pengembangan wilayah tersebut sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Dalam kegiatan tersebut, Saleh didampingi sejumlah anggota Komisi VII DPR RI dan perwakilan mitra kerja dari kementerian terkait. Kabupaten Siak menjadi tujuan utama karena dinilai memiliki nilai historis dan budaya yang kuat, terutama sebagai pusat peradaban Melayu di Riau.
“Siak memiliki warisan budaya yang sangat penting bagi sejarah bangsa, seperti Istana Siak dan makam Sultan Syarif Kasim II. Potensi ini perlu kita dorong agar dapat menjadi daya tarik wisata nasional, bahkan internasional,” kata Saleh.
Ia menilai posisi geografis Kabupaten Siak yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia sebagai keunggulan strategis untuk dikembangkan secara maksimal. Menurutnya, potensi ini bisa dimanfaatkan secara optimal melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Kami akan mengawal pengajuan revitalisasi kawasan Istana Siak agar bisa difasilitasi melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini bagian dari komitmen kita mendorong kemajuan daerah lewat sektor pariwisata,” ujarnya.
Dalam sesi pertemuan, Bupati Siak, Dr. Afni, turut menyampaikan sejumlah potensi unggulan daerahnya, seperti sektor pariwisata sejarah, pengembangan UMKM, serta industri lokal. Namun, ia juga menyoroti keterbatasan anggaran sebagai kendala utama dalam mengakselerasi berbagai program pembangunan.
Rombongan Komisi VII DPR RI juga melakukan peninjauan langsung ke beberapa lokasi strategis di Kabupaten Siak, termasuk kawasan Istana Siak, sentra UMKM, serta objek wisata Sungai Siak. Kunjungan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran langsung kondisi lapangan sekaligus mendengar aspirasi dari masyarakat setempat.
Diharapkan, kegiatan ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sektor pariwisata yang berkelanjutan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi lokal secara maksimal.
Sumber: fraksipan.com
