Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Sabam Sinaga, dalam rapat dengar pendapat (RDP) umum mencatat berbagai tantangan yang dihadapi perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia.
“Beberapa pihak mengeluhkan kepada kami terkait situasi dan tantangan yang dihadapi Perguruan Tinggi Swasta, di mana tren angka penerimaan mahasiswa semakin menurun dan semakin sulit bersaing,” ujar Sabam Sinaga setelah menerima bahan RDP Umum dengan APTISI, APPERTI, dan HPTKes di ruang rapat Komisi X (18/02/2025).
Ia menambahkan bahwa informasi serupa juga diperolehnya saat melakukan kunjungan kerja di Solo, di mana banyak PTS mengalami kesulitan dalam penerimaan mahasiswa baru.
Kesulitan tersebut dipicu oleh kebijakan Permendikbud No.48 Tahun 2022 yang dinilai menghambat potensi PTS dalam memperoleh mahasiswa baru dengan jumlah yang layak. Dalam regulasi itu, perguruan tinggi negeri (PTN) diperbolehkan memperpanjang masa pendaftaran mahasiswa baru, sehingga mengurangi kesempatan PTS mendapatkan mahasiswa.
“Semakin lama jangka waktu pendaftaran mahasiswa baru di PTN, maka semakin kecil potensi mahasiswa yang masuk ke PTS,” jelasnya.
Selain itu, sistem seleksi yang diterapkan PTN dianggap seragam dan memperbolehkan pengaturan komposisi penerimaan mahasiswa baru. Secara umum, pola seleksi terdiri dari 20% jalur Sistem Nasional Berbasis Prestasi, 30% jalur Sistem Nasional Berbasis Tes, dan 50% jalur Mandiri.
“Pola persentase dan jadwal penerimaan mahasiswa baru yang dianut PTN menjadi titik krusial yang menyebabkan potensi penerimaan mahasiswa di PTS terganggu,” tambahnya.
Menurut Sabam, situasi ini perlu dikaji ulang agar tercipta keseimbangan antara PTN dan PTS. “Keberadaan PTN seharusnya tidak mematikan PTS. Prinsip keadilan harus ditegakkan agar perguruan tinggi swasta tetap dapat bertahan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, banyak PTS yang berpotensi tutup,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa jumlah PTS di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan PTN, sehingga sangat perlu dilakukan kajian dan telaah untuk menghasilkan regulasi baru yang lebih adil.
“Kita harus mencari dan menemukan keseimbangan dengan membuat regulasi baru. PTN dan PTS harus tetap eksis dalam menjalankan operasionalnya. Keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Dengan tumbuh bersama, kita dapat mencapai cita-cita besar bangsa,” pungkas Sabam Sinaga.
Sumber: fraksipan.com
