Jakarta, PR Politik – Setelah hampir 33 tahun diterapkan di Indonesia, Undang-Undang Koperasi resmi masuk dalam Daftar RUU Kumulatif Terbuka pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025.
Sebagai langkah penguatan regulasi koperasi di tanah air, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Pleno yang membahas Paparan Presentasi Tim Ahli terkait Penyusunan RUU tentang Perubahan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Rapat ini berlangsung pada Rabu (19/3) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.
Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Jawa Timur I, Reni Astuti, S.Si., M.PSDM., menekankan bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992. Oleh sebab itu, regulasi koperasi perlu diperkuat agar lebih relevan dengan perkembangan zaman.
“Kalau kita melihat kembali ke UU ini, di sana dijelaskan bahwa koperasi memiliki peran dan fungsi luar biasa sebagaimana tertulis dalam Pasal 4. Oleh karena itu, penguatan peran dan fungsi tersebut harus didorong, salah satunya dengan penyesuaian regulasi sesuai dengan kondisi kekinian dan kedisinian,” ujar Reni.
Lebih lanjut, Reni menyoroti rendahnya daya tarik koperasi bagi generasi muda. Padahal, berbagai riset menunjukkan bahwa banyak anak muda bercita-cita menjadi pengusaha, yang seharusnya dapat dikaitkan dengan keberadaan koperasi di Indonesia.
“Selama ini, koperasi belum mampu menarik perhatian generasi muda. Padahal, banyak riset menunjukkan bahwa keinginan anak muda untuk menjadi pengusaha sangat berkaitan dengan keberadaan koperasi. Ini menjadi tantangan bagi kita dalam revisi UU Koperasi agar koperasi menjadi lebih relevan dan menarik bagi mereka,” jelasnya.
Reni juga menegaskan bahwa revisi UU Koperasi harus mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi koperasi selama tiga dekade terakhir. Ia berharap koperasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat dalam menyambut Indonesia Emas 2045 dengan lebih banyak melibatkan generasi muda.
“Kita perlu memformulasikan strategi agar koperasi dapat berkembang dan lebih adaptif dengan kebutuhan zaman, terutama dalam menjawab tantangan digitalisasi dan kewirausahaan anak muda,” tambahnya.
Sebelumnya, UU Koperasi sempat mengalami perubahan melalui UU Nomor 17 Tahun 2012. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa perubahan tersebut tidak mengikat.
“Oleh karena itu, revisi yang akan dilakukan saat ini diharapkan lebih komprehensif dan mampu membawa koperasi ke arah yang lebih maju,” pungkas Reni.
Sebagai wakil rakyat, Reni menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembahasan RUU Koperasi agar koperasi kembali menjadi pilar utama ekonomi kerakyatan dan semakin diminati oleh generasi muda Indonesia.
Sumber: fraksi.pks.id
