Jakarta, PR Politik – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus melakukan langkah progresif untuk menyesuaikan regulasi ketenagakerjaan guna menjawab dinamika dunia kerja yang bergerak cepat. Pembenahan regulasi ini difokuskan pada penataan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), tata kelola alih daya (outsourcing), serta ekosistem ekonomi digital berbasis platform (gig economy) dengan tetap menjaga titik keseimbangan antara fleksibilitas dunia usaha dan pelindungan hak-hak pekerja.
Arah kebijakan strategis tersebut dipaparkan oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, saat bertindak sebagai pembicara utama dalam ajang Digital Transformation Indonesia Human Resources Conference & Expo (DTI-HR) di Jakarta, Kamis (6/8).
Menurutnya, perubahan fundamental pada model bisnis dan pola kerja modern menuntut hadirnya payung hukum yang adaptif, tanpa mengorbankan kepastian hukum bagi pekerja maupun para pelaku usaha di tanah air.
“Regulasi ketenagakerjaan harus mampu mengikuti dinamika dunia kerja. Di satu sisi dunia usaha memerlukan fleksibilitas, tetapi di sisi lain hak-hak pekerja tetap harus terlindungi,” ujarnya.
Dalam penjelasannya, ia menegaskan bahwa PKWT atau sistem kontrak tetap menjadi bagian dari mekanisme hubungan kerja yang diakui secara legal oleh undang-undang. Kendati demikian, penerapannya di lapangan wajib dikontrol ketat berdasarkan sifat, jenis, dan durasi proyek agar tidak menyimpang dari koridor perlindungan pekerja.
“PKWT bukan sarana efisiensi biaya semata. Penggunaannya harus disesuaikan dengan sifat, jenis, dan jangka waktu pekerjaan serta tetap memenuhi hak-hak pekerja,” tegasnya.
Selain PKWT, Kemnaker tengah menyempurnakan tata niaga sektor alih daya. Pengetatan regulasi mencakup batasan ruang lingkup pekerjaan yang jelas, standardisasi kualifikasi korporasi penyedia jasa, hingga pemenuhan hak kesejahteraan pekerja alih daya guna menciptakan hubungan industrial yang lebih transparan dan akuntabel.
Ia menambahkan, ledakan ekonomi digital melahirkan tantangan baru berupa gig economy yang tumbuh subur. Model kerja berbasis aplikasi ini membuka keran lapangan kerja baru secara masif, tetapi membutuhkan pendekatan hukum yang khusus karena karakternya yang berbeda dengan hubungan kerja konvensional.
“Kita ingin inovasi terus berkembang, tetapi pekerja juga harus memperoleh pelindungan atas hak-haknya. Karena itu, kebijakan ketenagakerjaan harus mampu mengikuti perubahan dunia kerja,” katanya.
Disrupsi ini otomatis mengubah fungsi para praktisi Human Resources (HR) di internal perusahaan. HR dituntut tidak lagi sekadar mengurusi beban administratif baku, melainkan wajib bertindak sebagai mitra strategis korporasi. Praktisi HR harus mampu mendesain skema kerja—mulai dari kontrak PKWT, kemitraan platform, hingga outsourcing—agar senantiasa patuh pada regulasi sejak tahap perencanaan awal.
Kepatuhan total terhadap regulasi ketenagakerjaan kini menjadi instrumen vital dalam manajemen SDM modern. Korporasi yang tanggap menyelaraskan sistem internalnya dengan pembaruan hukum dinilai akan lebih kebal terhadap risiko sengketa hukum, sekaligus mampu merawat iklim hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan.
sumber : Kemnaker
